Komisi IV Berita » Buka Keran Impor Beras, DPR Sebut Pemerintah Basa-basi soal Kedaulatan Pangan
Buka Keran Impor Beras, DPR Sebut Pemerintah Basa-basi soal Kedaulatan Pangan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 25 September 2015 00:01:54

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah RI di bawah kepeminpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan membuka keran impor beras tahun ini.

Buka Keran Impor Beras, DPR Sebut Pemerintah Basa-basi soal Kedaulatan Pangan
jurnal parlemen

Kalau impor terus dilakukan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa swasembada, dan kita jelas kecewa pada Pemerintah

 

Senayan - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah RI di bawah kepeminpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan membuka keran impor beras tahun ini.

 

Pasalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut peluang diberlakukannya keran impor beras saat ini semakin terbuka guna memenuhi kebutuhan pangan.

 

"Kami prihatin dengan jalan pintas yang diambil Pemerintah. Justru ini bertentangan dengan UU pangan," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

 

Menurut Firman, hingga saat ini pun DPR RI tidak pernah diajak konsultasi mengenai rencana import beras yang akan dilakukan Pemerintah.

 

"Kita belum dapat laporan dari Kementerian Pertanian soal jumlah persediaan kebutuhan pangan. Kalau belum ada laporan dan data yang disampaikan, kenapa Pemerintah buat kebijakan impor? Ini akan mematikan petani kita, dan ini adalah jalan pintas," ungkapnya

 

Politisi Partai Golkar ini pun menyebut jika Pemerintah terus melakukan impor, maka kedaulatan pangan yang sempat diutarakan dalam kampanye Pilpres hanyalah jargon belaka.

 

"Kalau impor terus dilakukan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa swasembada, dan kita jelas kecewa pada Pemerintah. Seharusnya, kalau mau impor, baik Wapres atau Presiden pertanyakan pada Kementan yang tahu soal itu, tidak bisa memutuskan sendiri-sendiri," tandasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...