Fokus Berita » Rencana Pencabutan Pengawasan Ekspor Impor Migas Langkah Mundur
Rencana Pencabutan Pengawasan Ekspor Impor Migas Langkah Mundur
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 28 September 2015 19:56:46

Jakarta - Usulan pencabutan pengawasan Ekspor Impor Migas yang menjadi salah satu usulan dari Menteri Koordinatori Perekonomian dalam Paket 9 September 2015 mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena jika Presiden dan Kementerian ESDM tidak hati-hati akan dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng pada kebijakan yang seakan-akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor energi tetapi malah memperkuat posisi mafia migas.

Rencana Pencabutan Pengawasan Ekspor Impor Migas Langkah Mundur

Jakarta - Usulan pencabutan pengawasan Ekspor Impor Migas yang menjadi salah satu usulan dari Menteri Koordinatori Perekonomian dalam Paket 9 September 2015 mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena jika Presiden dan Kementerian ESDM tidak hati-hati akan dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng pada kebijakan yang seakan-akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor energi tetapi malah memperkuat posisi mafia migas.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika juga menilai pencabutan pengawasan dan pengendalian ekspor dan impor migas sebagai langkah mundur. Pasalnya, salah satu tugas pemerintah adalah mengawasi ekspor impor kita ke negara-negara tertentu, termasuk yang tidak memiliki hubungan diplomatik, juga misalnya negara yang terkena embargo.

 

“Ya jelas, pencabutan itu sebagai langkah mundur. Ekspor impor untuk komoditi yang sangat diperlukan atau menyangkut hajat hidup warga Negara, maka pengawasan itu sangat penting,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

 

Kardaya menegaskan, migas adalah barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak dan ini barang yang strategis yang perlu diawasi.  “Kalau tidak ada pengawasan kan bisa tiba-tiba bergejolak. Pemerintah perlu fungsi pegawasan. Pengawasan terhadap semua hal-hal yang tidak baik bagi negara,” tuturnya.

 

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak bermain dengan mafia. “Mafia itu bisa dihilangkan dengan niat. Kalau hanya proses saja susah. Niatnya tidak bisa macam-macam. Kalau hanya dengan ketentuan (peraturan- red) nanti hilang yang lama timbul yang baru,” ungkap Kardaya.

 

“Katanya yang lama terjadi mafia tapi menurut ketentuan sudah cukup komplit. Jadi (memberantas mafia) tidak tidak hanya dengan ketentuan,” tambahnya.

 

“Mafia itu terjadi kalau ada dua pihak luar dan dalam. Jadi, kalau bertepuk sebelah tangan, ya gak bisa,”  tandas Ketua Komisi VII DPR RI.  

Hal senada juga dikatakan oleh pengamat energi Marwan Batubara. “Saya pikir itu langkah mundur. Kalau selama ini masyarakat dan publik mengeluhkan dominannya peran mafia migas, mestinya pengawasan ditingkatkan,” tegas pengamat energi Marwan Batubara.
 
Marwan pun mencurigai para oknum penguasa justru menjadi bagian dari mafia migas. “Maka dengan langkah tersebut dapat dikatakan oknum-oknum penguasa merupakan bagian dari mafia itu sendiri,”  ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) ini.

 
Menurut Marwan, kebijakan tersebut bukanlah hal yang mndesak dibanding berbagai hal prioritas yang perlu diperbaiki di sektor energi nasional, misalnya transparansi industri migas, penerapan dana stabilisasi, penyusunan road map dan blue print sesuai PP KEN Nomor79 tahun 2014 dan sebagainya.

 
Ia mensinyalir mafia energi terutama minyak bumi sulit diberantas, karena pemerintah pura-pura tidak tahu. “Kita tentu ingin Presiden Jokowi konsisten di manapun untuk memberantas mafia, baik minyak, listrik, gula, atau sektor lain,” harap Marwan ** 

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...