Komisi V Berita » Kejayaan Laut Indonesia Bisa Terwujud lewat Program Tol Laut
Kejayaan Laut Indonesia Bisa Terwujud lewat Program Tol Laut
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 28 September 2015 09:31:12

Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing sangat berharap Indonesia bisa mengembalikan kejayaan laut sebagai poros maritim dunia dengan sistem tol laut yang dicanangkan Pemerintah, seperti pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Kejayaan Laut Indonesia Bisa Terwujud lewat Program Tol Laut
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Tol laut harus segera direalisasikan. Kita juga mendukung penuh langkah-langkah Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli

 

Senayan - Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing sangat berharap Indonesia bisa mengembalikan kejayaan laut sebagai poros maritim dunia dengan sistem tol laut yang dicanangkan Pemerintah, seperti pernah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

 

"Dulu Presiden Soekarno kerja sama dengan banyak elemen masyarakat dan kemaritiman mengalami kemajuan. Tapi kini melenceng dan pelayaran tidak dibangun secara optimal. Sementara Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada pencurian ikan. Makanya kita harus tingkatkan peran nahkoda dan para nelayan agar mandiri, dan kita akan berjuang untuk kekuatan laut itu melalui Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia (INNI)," tegasnya dalam keterangannya pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

 

Saat ini, sambung legislator yang juga Ketua Umum DPP INNI, terjadi persaingan yang tidak sehat antara nahkoda dari Indonesia dan luar negeri terkait gaji. Kesenjangan seperti itu tentu harus ada solusinya.

 

Soal program tol laut, Anton berharap segera terwujud untuk meningkatkan angkutan kapal nasional dan internasional, karena barang yang dikirim melalui laut sebanyak 90 persen, dan 60 persennya melalui Indonesia.

 

"Batubara kita saja masih diangkut oleh kapal asing dan seluruh ekspor kita juga dengan kapal asing. Mau sampai kapan seperti itu? Itulah yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi. INNI akan memberikan masukan konstruktif pada Pemerintah, dan akan membawa ke Organisasi Maritim Internasional (IMO) di mana Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia," tambahnya.

 

Menurut Anton, sangat tepat jika Indonesia kembali ke laut, karena terdapat 570.000 pelaut dan 6.000 bekerja di luar negeri. Jika pembangunan kelautan tidak berjalan, potensi Indonesia di sektor kelautan bisa habis.

 

"Tol laut harus segera direalisasikan. Kita juga mendukung penuh langkah-langkah Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli," tegasnya.

 

Membangun tol laut menurut Anton, bukan pekerjaan yang mudah, sebab untuk mewujudkannya memerlukan waktu yang lama. Banyak hal yang harus dibenahi seperti model transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu.

 

"Pemerintah harus mampu menyediakan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang lebih baik," katanya.

 

Polistisi Golkar tersebut menambahkan, pembangunan kelautan harus diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan. Hal itu didasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan lembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...