BK Berita » Dilaporkan ke MKD soal Kunjungan ke Tiongkok, Ini Reaksi Ketua MPR
Dilaporkan ke MKD soal Kunjungan ke Tiongkok, Ini Reaksi Ketua MPR
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 28 September 2015 19:03:31

Ketua MPR RI meminta masyarakat atau pihak yang melaporkannya ke MKD jangan membahas masalah yang sebetulnya tidak penting.

Dilaporkan ke MKD soal Kunjungan ke Tiongkok, Ini Reaksi Ketua MPR
Jurnal Parlemen

Kita harus berpikiran maju, apalagi mahasiswa. Harusnya mereka bicara yang penting, bukan bicara hal-hal yang tak penting

 

Senayan - ‪Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Kaukus Indonesia Hebat melaporkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dituding telah melanggar kode etik dengan melakukan pertemuan dengan Pengusaha Tiongkok dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok, 18 September lalu.

 

Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI meminta masyarakat atau pihak yang melaporkannya ke MKD jangan membahas masalah yang sebetulnya tidak penting.

 

"Bangsa lain sudah sampai ke luar angkasa, kita kok masih bahas  orang ketemu orang. Bangsa lain sudah bangun kapal ke luar angkasa, bangun kapal nuklir. Harusnya kita jangan bahas masalah yang tak substansial. Yang penting bagaimana Indonesia ke depan bisa maju. Kita bicara soal kedaulatan, dan kemajuan ekonomi saja," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (28/9).

 

Ketua Umum PAN ini juga meminta Kaukus Indonesia Hebat yang melaporkannya berpikiran maju, demi kepentingan bangsa dan negara. 

 

"Kita harus berpikiran maju, apalagi mahasiswa. Harusnya mereka bicara yang penting, bukan bicara hal-hal yang tak penting," serunya.

 

Sementara itu, Anggota MKD Sarifuddin Sudding menilai kunjungan delegasi MPR RI ke Tiongkok atas undangan Parlemen Negeri Tirai Bambu itu bukan merupakan pelanggaran kode etik.

 

"Saya tidak melihat bahwa kunjungan dan pertemuan itu merupakan pelanggaran," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (28/9).

 

Namun, karena ada masyarakat yang melaporkan ke MKD, politisi Partai Hanura yang turut serta dalam rombongan delegasi RI ke Tiongkok itu menyerahkan perkara itu sepenuhnya pada MKD. 

 

Dalam agenda, delegasi MPR RI dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri dan Perlemen Tiongkok, serta pertemuan dengan pengusaha dan Kepala Kamar Dagang dan Industri Tiongkok.

 

"Kunjungan delegasi MPR ini merupakan kunjungan balasan karena mereka sudah berkunjung ke Indonesia, dan ini adalah undangan dari Ketua Parlemen Tiongkok," tandasnya. 

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...