Komisi VIII Berita » Komisi VIII: RUU Penyandang Disabilitas Penting untuk Segera Disahkan
Komisi VIII: RUU Penyandang Disabilitas Penting untuk Segera Disahkan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 29 September 2015 21:09:18

Anggota Komisi VIII DPR RI M.Iqbal Ramzi menyatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, RUU Penyandang Disabilitas penting untuk segera diselesaikan.

Komisi VIII: RUU Penyandang Disabilitas Penting untuk Segera Disahkan

UU Nomor 4 Tahun 1997 disusun berdasar pada belas kasihan, sementara RUU Penyandang Disabilitas lebih berdasar pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

 

Senayan – Anggota Komisi VIII DPR RI M.Iqbal Ramzi menyatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan.

 

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa semangat penyusunan RUU Penyandang Disabilitas berbeda dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

 

"UU Nomor 4 Tahun 1997 disusun berdasar pada belas kasihan, sementara RUU Penyandang Disabilitas lebih berdasar pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

 

Kata Iqbal, negara harus hadir secara maksimal dalam upaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai wujud kehadiran negara, maka perlu dibentuk sebuah badan atau komisi nasional bagi penyandang disabilitas. 

 

"Di samping itu, negara juga perlu menyediakan fasilitator untuk penyandang disabilitas dalam menghadapi kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku," ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu.

 

Iqbal menambahkan, dalam RUU Penyandang Disabilitas juga terdapat kewajiban Pemerintah maupun swasta untuk memberikan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas pada berbagai fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pengadilan dan fasilitas lainnya.

 

Selain itu, sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah diharapkan memberikan konsesi berupa potongan harga kepada penyandang disabilitas.

 

"Misalnya untuk transportasi, rekreasi, tagihan listrik, pajak kendaraan, parkir, dan lain-lain. Di sisi lain, Pemerintah pun memberikan insentif bagi pihak swasta yang memberikan keringanan bagi penyandang disabilitas berupa keringanan pajak," papar anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas itu.

 

RUU Penyandang Disabilitas juga merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen negara dalam merealisasikan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor A/61/106 mengenai Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya telah mengundangkan hasil konvensi dalam UU Nomor 19 tahun 2011.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...