Komisi X Berita » Pasal Rokok Kretek Masuk RUU Kebudayaan, Surahman Kecam Baleg DPR
Pasal Rokok Kretek Masuk RUU Kebudayaan, Surahman Kecam Baleg DPR
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 29 September 2015 22:42:09

Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat mengecam Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas masuknya pasal tentang rokok kretek tradisional pada Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Pasal Rokok Kretek Masuk RUU Kebudayaan, Surahman Kecam Baleg DPR
jurnal parlemen

Masuknya pasal kretek tradisional sangat kontradiktif dengan usaha Pemerintah untuk mengendalikan dampak rokok di kalangan pelajar dan mahasiswa

 

Senayan - Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat mengecam Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas masuknya pasal tentang rokok kretek tradisional pada Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

 

"Baleg telah mencederai tugas harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan draf RUU tentang Kebudayaan, karena yang terjadi merupakan kontradiktori dengan UU yang lain," ujarnya di sela-sela rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kebudayaan, Selasa (29/9).

 

Surahman menjelaskan, pasal kretek pada RUU Kebudayaan berbenturan dengan beberapa UU, di antaranya UU tentang kesehatan pada pasal 113 ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa tembakau termasuk kategori zat adiktif, kemudian tidak sesuai juga dengan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, pasal 3, yang menjelaskan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.

 

"Masuknya pasal kretek tradisional sangat kontradiktif dengan usaha Pemerintah untuk mengendalikan dampak rokok di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang belakangan ini semakin merebak dan meluas, yang berpotensi masuk kedalam perangkap kepada penggunaan narkoba," ungkap legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat X itu.

 

Lebih lanjut, Surahman mengemukakan RUU Kebudayaan harus menghindari hal-hal yang mencederai jati diri, karakter dan citra bangsa. 

 

"Perlu untuk diantisipasi agar tidak terfasilitasi dan berkembang, dan lebih konsentrasi kepada kebudayaan-kebudayaan yang meneguhkan jati diri, karakter, dan citra bangsa," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...