Komisi VIII Berita » DPR Beri Batas Waktu Pemerintah untuk Aktivasi BPKH
DPR Beri Batas Waktu Pemerintah untuk Aktivasi BPKH
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 30 September 2015 04:04:29

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengingatkan bahwa UU Haji mengamanatkan, negara harus menjamin tiga aspek kepada jemaah haji Indonesia. Yakni, bimbingan ibadah, perlindungan keamanan, dan pelayanan yang prima. 

DPR Beri Batas Waktu Pemerintah untuk Aktivasi BPKH
jurnal parlemen

Komisi VIII mendesak Pemerintah agar menjalankan amanat UU Haji, paling lambat Oktober tahun ini BPKH segera aktif

 

Senayan - Serangkaian insiden yang terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi alasan perlunya reformasi dari segi manajemen. 

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Undang-undang Haji mengamanatkan, negara harus menjamin tiga aspek kepada jemaah haji Indonesia. Yakni, bimbingan ibadah, perlindungan keamanan, dan pelayanan yang prima. 

 

Menurut Sodik, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) selama puluhan tahun hanya berkutat pada aspek yang ketiga tersebut. Itu pun tidak pernah mencapai standar, semisal pelayanan angkutan udara, pondokan, catering, angkutan darat di Tanah Air dan Tanah Suci. 

 

"Karena aspek ini belum selesai saja dalam mencapai standar pelayanan prima, maka dua aspek lain, yakni bimbingan ibadah dan perlindungan keamanan jadi terabaikan," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Rabu (30/9). 

 

Politisi Partai Gerindra itu menilai, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Dengan begitu, negara bisa menjamin secara maksimal tiga aspek tersebut untuk jemaah haji Indonesia. 

 

Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menurut Sodik bisa menjadi awal dari itu semua. Dia mendesak Pemerintah agar menjalankan amanat UU Haji, paling lambat Oktober tahun ini BPKH segera aktif. 

 

Dengan begitu, mulai tahun depan semua aspek keuangan dan pelayanan kepada jamaah haji, termasuk misalnya soal catering dan kualitas transportasi, dilakukan lewat BPKH. 

 

Jika sudah berjalan, Kemenag dapat fokus kepada dua aspek, yakni bimbingan ibadah haji dan perlindungan serta keamamanan kepada semua jemaah haji Indonesia. 

 

Keduanya mesti memenuhi standar syariah dan terukur. Belajar dari insiden Mina, kata Sodik, dua aspek itu terbukti amat vital untuk menjadi perhatian Pemerintah. 

 

Hal itu harus ditetapkan Kemenag serta disepakati oleh semua penyelenggara ibadah haji, termasuk kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan segenap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). 

 

"Tidak usah semua acara haji mengejar status sempurna, tapi cukup sampai kepada status sah," pungkasnya.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...