Komisi VI Berita » Cari Masukan Revisi UU Persaingan Usaha, Komisi VI Agendakan Kunker ke Jerman
Cari Masukan Revisi UU Persaingan Usaha, Komisi VI Agendakan Kunker ke Jerman
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 30 September 2015 07:59:11

Komisi VI DPR RI punya rencana melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk mencari bahan masukan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Cari Masukan Revisi UU Persaingan Usaha, Komisi VI Agendakan Kunker ke Jerman
jurnal parlemen/farid kusuma

UU Persaingan usaha kita ini baru lahir setelah reformasi, sehingga kita mengadopsi kepentingan IMF waktu itu. Sekarang kita perlu atur lagi supaya lebih berpihak kepada ekonomi nasional

 

Senayan - Komisi VI DPR RI punya rencana melakukan kunjungan kerja ke Jerman untuk mencari bahan masukan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Ahmad Hafisz Tohir selaku Ketua Komisi Perdagangan menjelaskan alasan pihaknya memilih Jerman karena negara di Eropa tersebut memiliki aturan yang lengkap mengenai persaingan usaha sejak lama. Sementara di Indonesia, persaingan usaha baru lahir setelah reformasi.

 

"UU Persaingan usaha kita ini baru lahir setelah reformasi, sehingga kita mengadopsi kepentingan IMF waktu itu. Sekarang kita perlu atur lagi supaya lebih berpihak kepada ekonomi nasional," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

 

Kunjungan tersebut, sambung Hafisz, baru akan dilakukan setelah pihaknya menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, atau setelah komisinya menyelesaikan Sidang Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2016.

 

Nantinya, setiap fraksi di Komisi VI akan mengutus satu anggotanya untuk kunker ke Jerman."Yang ikut nanti tidak banyak, paling hanya 7 sampai 10 orang. Idealnya semua fraksi punya utusan masing-masing," katanya.

 

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa Komisi VI DPR akan bertemu dengan Parlemen Jerman untuk menanyakan lebih detail soal bagaimana proses persaingan usaha di Jerman.

 

"Kita mau tanyakan bagaimana proses pembahasan UU Persaingan Usaha di Jerman dalam menghadapi globalisasi, kemudian juga bagaimana cara mengatasi ketika persaingan usaha berhadap-hadapan antarnegara. Kita perlu juga aturan yang melindungi kepentingan nasional jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN," tukasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...