Komisi III Berita » Komisi Hukum Terjunkan Tim Khusus Kasus Pembunuhan Aktivis di Lumajang
Komisi Hukum Terjunkan Tim Khusus Kasus Pembunuhan Aktivis di Lumajang
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 30 September 2015 06:46:36

Komisi III DPR RI akan menerjunkan Tim Khusus sehubungan dengan kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang juga petani penolak penambang pasir, Salim Kancil, di Lumajang, Jawa Timur.

Komisi Hukum Terjunkan Tim Khusus Kasus Pembunuhan Aktivis di Lumajang
jurnal parlemen

Komisi III dalam rapat pleno telah membentuk tim untuk turun ke Lumajang, guna melihat dan mendengar masukan langsung dari Jawa Timur

 

Senayan - Komisi III DPR RI akan menerjunkan Tim Khusus sehubungan dengan kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang juga petani penolak penambang pasir, Salim Kancil, di Lumajang, Jawa Timur.

 

Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, Tim Khusus itu nantinya akan langsung ke Lumajang, daerah tempat Salim Kancil dianiaya hingga meninggal dunia, untuk mencari keterangan detail kronologis dan informasi terkait.

 

"Komisi III dalam rapat pleno telah membentuk tim untuk turun ke Lumajang, guna melihat dan mendengar masukan langsung dari Jawa Timur," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

 

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, Tim Khusus Komisi III dijadwalkan akan berangkat ke Lumajang pekan ini. Tim Khusus tersebut diisi oleh perwakilan dari 10 fraksi yang ada di Komisi Hukum DPR.

 

Nantinya, hasil data yang didapat dari Lumajang akan dibawa ke rapat pleno lagi oleh Komisi III guna mendesak pihak Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

 

"Pekan ini kita berangkat. Sekarang kita sedang urus surat keberangkatan. Dari masing-masing fraksi berangkat 1 anggota. Kita tinjau langsung di lapangan, dan hasil dari lapangan akan dibawa ke rapat pleno pekan depan," tutur Aziz.

 

Terkait pembunuhan Salim Kancil yang dikenal tegas menolak penambangan pasir di wilayahnya, Aziz menegaskan pihaknya juga akan mencari data-data tersebut.

 

"Ini katanya soal tambang. Kalau ditemukan tambang itu ilegal ya harus diusut. Bahkan isunya kejadian ini adalah ekses dari tambang tersebut. Makanya kita akan dengar masukan dari masyarakat dan koordinasi dengan aparat hukum di sana," tukasnya.

 

Dua warga Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Salim Kancil dan Tosan, dianiaya sekelompok orang, Sabtu 26 September 2015.

 

Penganiayaan itu diduga karena Salim dan Tosan menolak tambang pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Salim Kancil meninggal dunia, sedangkan Tosan dikabarkan kritis.

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...