Komisi VI Berita » Komisi VI DPR Dukung Aturan Ketat Peredaran Minuman Beralkohol
Komisi VI DPR Dukung Aturan Ketat Peredaran Minuman Beralkohol
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 30 September 2015 09:21:19

Ketua Komisi VI DPR RI Ahmad Hafisz Thohir menegaskan tidak ada perubahan aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal larangan penjualan minuman beralkohol (minol) di tempat umum.

Komisi VI DPR Dukung Aturan Ketat Peredaran Minuman Beralkohol
jurnal parlemen/farid kusuma

Walaupun beberapa daerah mengeluh pendapatan asli daerah (PAD) akan turun kalau tidak boleh jualan minol, kami melihat mental generasi muda lebih mahal ketimbang PAD

 

Senayan - Ketua Komisi VI DPR RI Ahmad Hafisz Thohir menegaskan tidak ada perubahan aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal larangan penjualan minuman beralkohol (minol) di tempat umum. Artinya, tetap tempat tertentu saja yang diberi izin menjual. 

 

"Kalau ada perubahan di lapangan itu hanya inisiatif. Menteri Perdagangan juga sudah menegaskan bahwa tidak ada perubahan Permedag tentang peredaran minuman beralkohol," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

 

Meski di beberapa daerah muncul reaksi yang beragam terkait tidak diperbolehkannya minol dijual di tempat umum, namun legislator dari Fraksi PAN ini mengingatkan peraturan harus lebih menitikberatkan soal moral generasi muda yang terkena dampak.

 

"Walaupun beberapa daerah mengeluh pendapatan asli daerah (PAD) akan turun kalau tidak boleh jualan minol, kami melihat mental generasi muda lebih mahal ketimbang PAD," katanya.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Riza pun sependapat dengan Hafisz Tohir. Politisi muda dari Partai Golkar ini menekankan pentingnya aturan yang membatasi peredaran minol, sehingga tidak sembarang tempat bisa menjualnya.

 

"Kita tentu tidak mau jika aturan peredaran minol diubah jadi lebih longgar sehingga sembarang tempat bisa menjual, dan tiap orang begitu mudah mendapatkannya," ucap Dodi.

 

Saat masih menjabat Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan tersebut melarang penjualan minuman dengan kadar alkohol tinggi di mini market, karena bisa menyebabkan keresahan sosial.

 

Setelah keluar keputusan itu, sejumlah daerah terutama yang menjadi tujuan wisata warga asing mengajukan protes.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...