Analisa Berita » Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 30 September 2015 21:41:02

Ekonom dari Sustainable Development-Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo menilai, Paket paket kebijakan ekonomi II Presiden Joko Widodo tampak lebih bagus dari paket pertama. Apa indikatornya?

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Jurnal Parlemen

 

Jakarta - Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II. Paket itu diklaim lebih nendang, karena memberikan kemudahan investasi. Bahkan, untuk proses perizinan saja hanya butuh 3 jam.

 

Ekonom dari Sustainable Development-Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo menilai, Paket paket kebijakan ekonomi II Presiden Joko Widodo tampak lebih bagus dari paket pertama.

 

" Saya mendukung, kerana sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan, yaitu lakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, bisa dimulai dari perijinan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).

 

Lalu, bagaimana arah kebijakan tersebut sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya. Apakah akan mendorong neoliberalisme?

 

"Itu semua tergantung langkah affirmative yang diambil untuk menopang paket ini. Contohnya, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan supplier-supplier UMKM, maka paket ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Jadi tidak neolib," ujarnya.

 

Menurut Dradjad,  justru dengan kebijakan pemangkasan perijinan tersebut, bisa mengurangi korupsi. Meski demikian, Dradjad memberi 3 catatan dalam paket kebijakan ekomi kali ini. Yaitu, arah paket sudah benar, tapi masih kurang banyak. Anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek PHK-nya tinggi dan ancaman terhadap stabilitas makro dahsyat.

 

" Jadi seperti vector, arah harus benar dan skala harus tepat. Nah skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Sangat perlu paket ketiga dan seterusnya," katanya.

 

Catatan kedua, soal implementasi menjadi kunci. Banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka bisa merusak implementasi kemudahan perijinan dengan berbagai trik.

 

Yang ketiga, soal kemudahan ijin sewa pakai hutan untuk tambang dan lainnya, cenderung rawan dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali.

 

"Saya setuju dipangkas ijinnya karena hal ini menjadi sumber KKN. Tapi harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah ijin habis," imbuhnya.

 

Dradjad menambahkan, bahwa  transparansi juga harus maksimal karena ijin sewa pakai hutan ini rawan permainan elit politik pusat dan daerah. Jadi harus diumumkan perusahaan apa saja yang menerima ijin ini dan siapa saja nama-nama pemegangan saham riil-nya.

 

Selain itu, batas wilayah dan persyaratan yang terkait ijin sewa pakai itu juga harus diumumkan, sehingga masyarakat bisa menguji. Minimal diumumkan di website.

 

"Saya setuju soal ijin sewa pakai ini, tapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhadap efek negatifnya," pungkas mantan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

 

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dalam paket kebijakan ekonomi II ini, ada dua kelompok izin, yaitu kelompok izin investasi di kawasan industri dan izin di luar kawasan industri. Yang dipercepat ini adalah izin di dalam kawasan industri.

 

Untuk izin di kawasan industri, yang tadinya 8 hari akan dipangkas menjadi 3 jam saja. Sebanyak 11 perizinan yang selama ini diberlakukan ke depan hanya akan dijadikan syarat dan komitmen yang harus ditandatangani.

 

Misalnya untuk lingkungan, izin untuk lingkungan di kawasan induistri itu sudah diberikan kepada kawasannya. Sehingga untuk investasi yang ada di dalamnya tidak perlu izin.

 

"Izin diberikan baku mutu. Dia nggak boleh melampaui standard sepeti ini itu saja. Dia komit, dia tandatangan, itu dianggap komitmen dia terhadap standar. Nah dengan demikian setelah sejumalah izin berubah menjadi standar atau syarat, maka lamanya mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat. Paling lama, sekitar 3 jam saja selesai," tegasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...