Komisi X Berita » Komisi X F-PKS Tegaskan Komitmen Mengawal Program Tunjangan Profesi Guru
Komisi X F-PKS Tegaskan Komitmen Mengawal Program Tunjangan Profesi Guru
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 30 September 2015 23:04:46

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa fraksinya akan mengawal penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi X F-PKS Tegaskan Komitmen Mengawal Program Tunjangan Profesi Guru
Jurnal Parlemen

Hal itu sesuai janji Presiden Joko Widodo tidak menghapus TPG dalam program dan kebijakannya

 

Senayan - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa fraksinya akan mengawal penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

"Kekhawatiran guru tentang jumlah nominalnya, tingkat fluktuasi tunjangan yang didapatkan, mekanisme memperolehnya, dan kaitannya dengan komponen gaji guru PNS jelas harus bersandar pada landasan yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan Dosen. Untuk hal tersebut, Insya Allah kami siap mengawalnya," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Profesi guru, sambung Nurhasan, sungguh penting dalam pembangunan bangsa, sehingga wajar bila mereka dihargai dari sisi kesejahteraan. Di sini, DPR mendesak Pemerintah untuk melaksanakan amanah UUGD mempertahankan TPG sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan guru.

 

"Tentu saja penghargaan tersebut harus dibarengi dengan program Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru itu sendiri. Sehingga esensi dari adanya TPG sesuai UUGD yakni, peningkatan kesejahteraan dan mutu guru dapat tercapai beriringan," kata Anggota DPR asal daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.

 

UUGD merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah (Kemdikbud) dalam program dan anggarannya. Kalaupun ada persinggungan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur sistem penggajian guru PNS maka yang harus menjadi pijakan utama adalah UUGD sebagai implementasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

 

"Hal itu sesuai janji Presiden Joko Widodo tidak menghapus TPG dalam program dan kebijakannya," tukasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...