Komisi IX Berita » Rieke: Paket Ekonomi Pemerintah Belum Bisa Jadi Solusi Masalah Ketenagakerjaan
Rieke: Paket Ekonomi Pemerintah Belum Bisa Jadi Solusi Masalah Ketenagakerjaan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 1 Oktober 2015 00:01:27

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi jilid kedua yang baru dirilis Pemerintah karena tidak menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Rieke: Paket Ekonomi Pemerintah Belum Bisa Jadi Solusi Masalah Ketenagakerjaan
Jurnal Parlemen

Paket ekonomi itu untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?

 

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi jilid kedua yang baru dirilis Pemerintah karena tidak menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

 

Bahkan, Rieke tidak melihat integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja.

 

"Paket ekonomi itu untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" tanyanya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Kamis (1/10).

 

Pertanyaan berikutnya paket ekonomi yang dikeluarkan apa hubungannya dengan Tri Layak Pekerja dan Buruh seperti yang dijanjikan pada saat kampanye Pemilihan Presiden 2014, yakni Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi Rakyat Pekerja.

 

"Tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," imbuhnya.

 

Rieke mengingatkan harusnya menjadi politik tetap Pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja yang stimultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media memperlihatkan dengan sangat terpaksa industri harus melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan.

 

Empat sektor yang paling banyak melakukan pemutusan kerja (Januari-September 2015) adalah industri garmen sekitar 36.000 orang, sepatu sekitar 10.000 orang, elektronik 15.000 orang, dan batubara sekitar 10.000 orang.

 

Data Kemenaker (Januari 2015-September 2015) menunjukkan total PHK Nasional sejumlah 79.425 orang.

 

"Akhir tahun ini MEA mulai diberlakukan. Sekali lagi bangsa ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja, melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia. Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," pungkasnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...