DPD Berita » Menginjak Usia 11 Tahun, DPD Masih Berjuang Meningkatkan Fungsi Legislasi
Menginjak Usia 11 Tahun, DPD Masih Berjuang Meningkatkan Fungsi Legislasi
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 1 Oktober 2015 13:29:04

Sebagai lembaga negara yang dilahirkan di era Reformasi, Dewan Perwakilam Daerah (DPD) RI hadir mengemban amanah untuk memenuhi harapan dan aspirasi semua daerah dan seluruh rakyat Indonesia.

Menginjak Usia 11 Tahun, DPD Masih Berjuang Meningkatkan Fungsi Legislasi
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Selama sebelas tahun keberadaan DPD, kita telah berusaha memberikan segala daya upaya untuk ikut menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa

 

Senayan - Sebagai lembaga negara yang dilahirkan di era Reformasi, Dewan Perwakilam Daerah (DPD) RI hadir mengemban amanah untuk memenuhi harapan dan aspirasi semua daerah dan seluruh rakyat Indonesia.  

 

"Selama sebelas tahun keberadaan DPD, kita telah berusaha memberikan segala daya upaya untuk ikut menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Namun kita sadar sebagai lembaga negara yang relatif muda dibandingkan lembaga DPR yang sudah ada sejak awal kemerdekaan, belum banyak yang bisa kita berikan kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman, Kamis (1/10), di Komplek Parlemen, Jakarta. 

 

Maski demikian, sambung Irman, lembaga yang diisi para Senator dari seluruh Provinsi di Indonesia harus senantiasa siap dan terus berupaya mengaktualisasikan kinerja sesuai wewenang dan tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab DPD.

 

Selama sebelas tahun pengabdiannya kepada rakyat, daerah, bangsa dan negara, DPD telah menghasilkan 518 buah keputusan yang terdiri dari 57 buah usul Rancangan Undang-undang (RUU), 237 buah pandangan dan pendapat, 18 buah pertimbangan, 58 buah pertimbangan terkait anggaran, 148 buah hasil pengawasan, dan 6 buah usulan Prolegnas.

 

Khusus di bidang legislasi, dari seluruh RUU yang diusulkan DPD dalam sebelas tahun ini, sebanyak 25 RUU telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR dan Pemerintah. Salah satunya, RUU tentang Kelautan yang telah disahkan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, 

 

Patut dicatat sebagai RUU inisiatif pertama yang murni berasal dari DPD dan dibahas secara tripartit bersama DPR dan Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013 yang telah mengembalikan dan memulihkan hak-hak konstitusional DPD di bidang legislasi dan Prolegnas sesuai dengan UUD NRI 1945.

 

Meningkatnya kinerja DPD di bidang legislasi dan Prolegnas tersebut bisa dilihat dengan makin meningkatkan jumlah RUU yang yang dihasilkan oleh PPUU maupun Komite yang ada di DPD RI. 

 

Perlu diketahui bahwa dari 160 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2015-2019, sebanyak 52 RUU atau 32 persen subsatansi dan meterinya sesuai dengan usul DPD RI. Sementara, khusus dari 37 RUU yang masuk Prolegnas 2015, sebanyak 12 RUU atau 32,5 persen substansi dan materinya sesuai dengan usul DPD RI. 

 

Bahkan, dua di antara RUU yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2015,  yaitu RUU Wawasan Nusantara dan RUU Tentang Perkoperasian, sepenuhnya merupakan RUU inisiatif DPD.

 

"Semua capaian dan kinerja yang telah dihasilkan tersebut, tidak boleh membuat DPD berpuas diri. Tetapi kita tetap bersyukur, bahwa segala upaya kita untuk memperjuangkan peningkatan kewenangan dan peran DPD demi pengabdian kepada bangsa dan negara, telah mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa, lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tak kecuali dari kalangan pers dan media massa," tegas Senator dari provinsi Sumatera Barat itu.

 

Salah satu hasil usaha yang disyukuri DPD adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 22 September 2015, terkait gugatan DPD RI mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

 

Meskipun dalam Putusan MK tersebut tidak semua materi gugatan DPD dikabulkan, Irman tetap melihatnya sebagai satu kemajuan dan penguatan bagi DPD sesuai wewenang konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang setara dengan DPR. 

 

"Selain menegaskan fungsi dan wewenang DPD di bidang legislasi, dalam putusan tersebut MK telah menetapkan DPD memiliki kemandirian untuk menyusun anggaran yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan," tandasnya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...