Komisi I Berita » Benderanya Berkibar di Markas PBB, Palestina Jangan Berpuas Diri
Benderanya Berkibar di Markas PBB, Palestina Jangan Berpuas Diri
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 1 Oktober 2015 21:46:11

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar Palestina tidak berpuas diri setelah memperoleh izin dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) awal Oktober lalu untuk mengibarkan benderanya di Markas PBB, Rabu (30/9).

Benderanya Berkibar di Markas PBB, Palestina Jangan Berpuas Diri

Bangsa Palestina bisa belajar dari Bangsa Indonesia, bahwa perjuangan diplomasi tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan

 

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar Palestina tidak berpuas diri setelah memperoleh izin dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) awal Oktober lalu untuk mengibarkan benderanya di Markas PBB, Rabu (30/9).

 

"Memang betul pengibaran bendera di Markas PBB adalah satu langkah maju. Tapi Palestina jangan lengah, jangan senang dulu. Pada kenyatannya, Israel sudah jauh lebih maju langkahnya di PBB. Israel sudah menjadi anggota penuh," ujarnya lewat pesan singkat yang diterima redaksi, Kamis (1/10).

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan bahwa tujuan utama Palestina adalah bisa merdeka dengan Al Quds menjadi ibu kotanya serta pembagian wilayah dengan Israel sebelum Perang Arab 1967.

 

Palestina merdeka juga artinya adalah diberikannya hak kembali bangsa Palestina yang telah diusir Israel untuk kembali ke tanah air Palestina. Setidaknya pengungsi Palestina tersebar di beberap negara seperti di Jordan sekitar 3 juta orang, di Lebanon sekitar 1 juta orang, di Syria sekitar 800 ribu orang serta 3 juta lainnya di negara-negara Teluk, Afrika Utara, Eropa, Kanada, Australia, dan seterusnya.

 

"Diplomasi di PBB memang sangat penting. Pengibaran Bendera Palestina di Markas PBB juga sebuah langkah maju. Tapi jangan sampai hal ini melupakan kita bahwa pada hakekatnya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan penuh, secara de facto dan de jure. Bangsa Palestina bisa belajar dari Bangsa Indonesia, bahwa perjuangan diplomasi tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan," tukasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...