Kelengkapan Berita » Dunia Internasional Percaya Indonesia Serius dalam Upaya Memberantas Korupsi
Dunia Internasional Percaya Indonesia Serius dalam Upaya Memberantas Korupsi
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 1 Oktober 2015 16:27:38

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan jika Indonesia dipandang sebagai negara yang punya tekad kuat dalam memberantas korupsi oleh dunia internasional.

Dunia Internasional Percaya Indonesia Serius dalam Upaya Memberantas Korupsi
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Dilpomasi dengan dunia memang sulit dirasakan secara langsung, tapi dengan mendapat kepercayaan dari dunia itu sudah baik

 

Senayan - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan jika Indonesia dipandang sebagai negara yang punya tekad kuat dalam memberantas korupsi oleh dunia internasional. 

 

Sebagai bentuk penghargaan, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah The Conference Global of Parliaments Against Corruption (GOPAC), yang akan digelar di Yogyakarta, pada 6 – 8 Oktober 2015.

 

"Dilpomasi dengan dunia memang sulit dirasakan secara langsung, tapi dengan mendapat kepercayaan dari dunia itu sudah baik. Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita diterima oleh dunia, dan itu merupakan hasil kerja keras sehingga stabilitas politik terjaga dan dunia percaya," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi soal GOPAC bersama Dwi Aroem Hediati (Fraksi Golkar) dan Hamdani (Fraksi NasDem), di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

 

Pemberantasan korupsi, sambung Nurhayati, antara lain dilakukan dengan cara membangun sistem politik dan demokrasi yang efektif dan murah, sehingga meminimalisir politik uang. 

 

Sebagai bentuk komitmen anti korupsi, kata Dwi Aroem Hediati, DPR RI selalu mendesak BUMN untuk menerapkan good governance corporate, termasuk dalam menyikapi utang dari Bank China sebesar 3 miliar dollar AS. 

 

"Kalau sampai gagal bayar, apa negara yang akan bertanggung jawab? Itu semua harus transparan dan akuntabel, karena korupsi di Indonesia tidak abu-abu, tapi sudah nyata. Makanya harus terus diminimalisir,” tegasnya.

 

Hamdani sepakat bahwa korupsi sudah mendasi isu dunia dan harus ada komitmen bersama antara Kejagung, Kepolisian dan KPK untuk pemberantasan korupsi. 

 

Sedianya, GOPAC akan dihadiri sekitar 250 anggota parlemen dari 72 negara, dan akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...