Komisi III Berita » Minus Calon Berlatar Jaksa, Komisi III Ancam Kembalikan Delapan Capim KPK ke Presiden
Minus Calon Berlatar Jaksa, Komisi III Ancam Kembalikan Delapan Capim KPK ke Presiden
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 2 Oktober 2015 01:38:04

Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana mengatakan, pemanggilan Pansel Capim KPK ditujukan untuk meminta penjelasan lebih detail. Pasalnya, delapan capim KPK yang diloloskan Pansel tidak ada yang berlatar belakang Jaksa.

Minus Calon Berlatar Jaksa, Komisi III Ancam Kembalikan Delapan Capim KPK ke Presiden
Jurnal Parlemen

Kita sedang susun jadwalnya untuk memanggil dan rapat dengan Pansel. Kita akan tanyakan kenapa semua yang diloloskan tidak ada dari Jaksa

 

Senayan - Komisi III DPR RI akan memanggil Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada sepuluh capim KPK.

 

Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana mengatakan, pemanggilan Pansel Capim KPK ditujukan untuk meminta penjelasan lebih detail. Pasalnya, delapan capim KPK yang diloloskan Pansel tidak ada yang berlatar belakang Jaksa.

 

"Kita sedang susun jadwalnya untuk memanggil dan rapat dengan Pansel. Kita akan tanyakan kenapa semua yang diloloskan tidak ada dari Jaksa. Kan sampai saat ini belum ada penjelasan itu dari Pansel," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).

 

Pemanggilan Pansel Capim KPK, sambung Putu, bukan bentuk dari intervensi DPR. Namun, bertujuan untuk ‎memastikan jika Pansel sudah melakukan seleksi sesuai dengan aturan, dengan berkaca pada Pimpinan KPK periode sebelumnya yang terjerat kasus hukum.

 

"Kita harus memastikan agar Pimpinan KPK benar-benar bersih. Kita objektif kok," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun mengaku kecewa karena Pansel tidak meloloskan capim dari kalangan Jaksa. Padahal menurutnya, Pimpinan KPK harus diisi salah satunya oleh orang yang berlatar belakang Jaksa yang ahli dalam bidang penuntutan.

 

Putu menambahkan, jika dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti semua Capim KPK tak ada yang memuaskan dari hal penuntutan, tak menutup kemungkinan Komisi III akan mengembalikan nama-nama tersebut ke Presiden Jokowi.

 

"Sangat penting, karena Jaksa itu ahli dalam bidang penuntutan. Kan Pimpinan KPK itu harus ahli juga dalam penuntutan, itu adanya di Jaksa. Nah sepuluh capim ini kan tidak ada tuh yang dari Jaksa, kita juga pertanyakan itu. Nanti kalau tidak sesuai semua, itu bisa saja kita kembalikan ke Presiden," katanya.

 

Dalam rapat dengan Pansel Capim KPK nanti, Putu mengatakan tak menutup kemungkinan Pansel berpikir untuk mencari capim yang berasal dari jaksa atas rekomendasi Komisi Hukum DPR.

 

"Bisa saja terjadi karena waktunya masih ada belum habis," tandas Putu.

 

Delapan nama calon Pimpinan KPK yang lolos seleksi telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo juga ke Pimpinan DPR. Sedangkan dua nama lainnya yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata tak ikut seleksi karena telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK sebelumnya di Komisi III DPR.

 

Berikut 8 nama Capim KPK yang telah lolos seleksi:

 

Bidang Pencegahan: 1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN) 2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya).

 

Bidang Penindakan: 1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor) 2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri).

 

Bidang Managemen: 1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah) 2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK).

 

Bidang Supervisi: 1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK) 2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...