Komisi VIII Berita » Cegah Kekerasan pada Anak, Komisi VIII Usul Pembentukan Satgas Lingkungan
Cegah Kekerasan pada Anak, Komisi VIII Usul Pembentukan Satgas Lingkungan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 6 Oktober 2015 15:50:32

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendorong Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) lingkungan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan yang belakangan ini terjadi.

Cegah Kekerasan pada Anak, Komisi VIII Usul Pembentukan Satgas Lingkungan
sukaremaja.or.id

Payung hukum ada, Undang-undang, Perpu, Perda, dan berbagai aturan sudah dapat dikatakan cukup tersedia di negara kita. Hanya soal implementasi dan penegakan hukum yang ternyata belum banyak berubah

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mendorong Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) lingkungan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan yang belakangan ini terjadi.

 

"Satgas ini cukup berupa jaringan komunikasi yang dilakukan pada tingkat RT/RW. Nampaknya sederhana, tapi saya yakin bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental semacam bullying, kekerasan seksual atau kejahatan lain seperti penculikan, jebakan narkoba, dan banyak lagi yang bisa mengancam keselamatan anak," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

 

Musibah kekerasan berujung kematian yang menimpa Putri Nur Fauziah, menurut Politisi PKS ini menunjukkan upaya perlindungan anak di Indonesia masih sangat lemah.

 

"Payung hukum ada, Undang-undang, Perpu, Perda, dan berbagai aturan sudah dapat dikatakan cukup tersedia di negara kita. Hanya soal implementasi dan penegakan hukum yang ternyata belum banyak berubah," imbuhnya.

 

Anggota DPR dari dapil Jawa Barat I ini mengingatkan bahwa upaya melindungi anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menuntut tanggung jawab negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk berperan aktif terutama dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan.

 

"Kita tak bermaksud menyalahkan pihak-pihak tertentu.  Hanya mengingatkan, sekali lagi mengingatkan semua pihak termasuk diri saya, bahwa hal-hal sederhana semacam ini bisa kita lakukan sebagai sebuah langkah pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan maupun kejahatan pada anak," tukasnya.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...