Komisi IV Berita » Komisi IV Nilai Pemerintah Kurang Serius Tanggulangi Masalah Kabut Asap
Komisi IV Nilai Pemerintah Kurang Serius Tanggulangi Masalah Kabut Asap
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 7 Oktober 2015 01:12:47

Komisi IV DPR RI menilai masalah kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan imbas dari kurang sigapnya antisipasi Pemerintah menghadapi musim kemarau.

Komisi IV Nilai Pemerintah Kurang Serius Tanggulangi Masalah Kabut Asap
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

 

Senayan - Komisi IV DPR RI menilai masalah kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan imbas dari kurang sigapnya antisipasi Pemerintah menghadapi musim kemarau.

 

"Komisi IV sudah mengingatkan sebelum kebakaran hutan ini terjadi pada seluruh pihak baik Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan agar anggaran yang belum terserap digunakan untuk mengantisipasi kebakaran hutan," ujar Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

 

Sebagai bentuk konkret dalam mengatasi masalah kabut asap yang sudah terjadi tiga bulan belakangan ini, Komisi IV sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

 

"Sudah ada Rp 200 miliar dari Kemenhut yang digeser untuk mengantisipasi kabut asap. Sebelumnya, Kemenhut hanya punya Rp 3 miliar angaran untuk antisipasi," imbuhnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini juga menyayangkan sikap Pemerintah yang dinilai kurang serius dalam penanggulangan kebakaran hutan. Hal itu terlihat dari pemangkasan anggaran untuk Kemenhut, dan minimnya dana antisipasi kebakaran hutan yang tiap tahun terjadi.

 

"Seolah-olah Pemerintah menganggap ini bukan masalah serius, dan hanya mengandalkan kekuatan alam saja. Selama ini pemerintah kan berharap turun hujan. Sementara anggaran kehutanan dalam APBN hanya 6,3 triliun per tahun," ungkapnya.

 

 

Komisi IV pun telah menyiapkan langkah-langkah dengan menambahkan anggaran antisipasi kebakaran tahun depan sebesar Rp 650 miliar meskipun dinilai belum cukup besar.

 

"Tahun depan kami setujui anggaran antisipasi kebakaran hutan sebesar Rp 650 miliar, meskipun ini masih sangat minim. Harusnya 10 kali lebih besar dari itu," tegasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...