DPD Berita » Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Berdampak Positif bagi Perekonomian Daerah
Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Berdampak Positif bagi Perekonomian Daerah
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 7 Oktober 2015 14:56:40

Ketua Komite IV DPD RI Adjiep Panindang menegaskan jika berbagai paket kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang diluncurkan untuk mengatasi persoalan ekonomi, belum berdampak secara nyata bagi perekonomian daerah.

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Berdampak Positif bagi Perekonomian Daerah
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum tahu apa yang dimaksud dengan paket kebijakan ekonomi

 

Senayan - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Adjiep Panindang menegaskan jika berbagai paket kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang diluncurkan untuk mengatasi persoalan ekonomi, belum berdampak secara nyata bagi perekonomian daerah.

 

"Fakta di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum tahu apa yang dimaksud dengan paket kebijakan ekonomi. Termasuk soal Dana Desa yang sebetulnya sudah 80 persen dikirimkan ke Kabupaten/Kota, tapi baru 20 persen yang sampai ke desa," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

 

Senator dari Provinsi Sulawesi selatan ini menambahkan, uang di daerah kurang bergerak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) malah meningkat, bukan hanya di sektor industri, tapi sudah sampai di pasar. Maka dari itu, Adjiep meminta Pemerintah merevisi APBN 2015 khususnya makro ekonomi dimana kurs Dollar AS setara Rp 14.400. 

 

"Kalau Dollar AS hari ini melemah terhadap rupiah, sesungguhnya Pemerintah dan Bank Indonesia tahu itu adalah imbas dari adanya spekulan yang bermain," katanya.

 

Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri hartati menegaskan jika paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah itu tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek karena kondisi perekonomian di luar juga buruk.

 

"Seharusnya paket kebijakan ekonomi itu memperbaiki sistem investasi yang dibarengi dengan komitmen dan implementasi yang bagus, meski paket itu tidak bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam jangka pendek," ucapnya.

 

Hanya saja kata Enny, Peraturan Pemerintah (PP) sendiri selama ini justru kurang dipahami serta tidak dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi di bawah. Hal itu juga disinyalir sebagai faktor yang memperlebar jarak antara target dan implementasi. 

 

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sahid, Muhammad Yusuf, paket ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah hanya akan menambah defisit kepercayaan rakyat. Selain karena tidak memahami paket kebijakan tersebut, mayoritas rakyat merasa saat ini kondisi perekonomian cukup sulit. 

 

"Mengeluarkan paket kebijakan justru menambah defisit kepercayaan terhadap Pemerintah, karena perekonomian makin susah. Kita seolah-olah tidak bernegara. Nah, Revolusi Mental itu seharusnya Presiden Jokowi mampu mengembalikan kepercayaan kepada rakyat," ucapnya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...