Kelengkapan Berita » RUU Desa Harus Disahkan April 2013
RUU Desa Harus Disahkan April 2013
Penulis : - Editor : Jum`at, 1 Februari 2013 16:24:25

Konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah.

RUU Desa Harus Disahkan April 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Akhmad Muqowam

Senayan - Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam sangat berharap RUU Desa akan dapat disahkan pada April mendatang. Politisi senior PPP ini mengakui dinamika di Pansus untuk beberapa hal sangat alot.

"Nggak ada jalan lain, RUU Desa harus diselesaikan. Jangan diundur-undur. Jadwalnya April akan disahkan. Kita lihat saja ke depan seperti apa," kata Muqowam kepada JurnalParlemen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/2).

Untuk membahas judul saja, kata Muqowam,  membutuhkan dua sesi pembahasan. Pembahasan judul menyita waktu dan memerlukan energi serta pemikiran yang matang. "Ini karena begitu luasnya republik ini. Nama kampung saja istilah berbeda-beda juga nama desa," ujarnya.

Namun setelah berkonsultasi dengan para ahli dan juga melihat aspek sejarah, nama desa dipilih. "Desa itu sudah ada sejak zaman kerajaan juga pada masa kolonial nomenklatur desa itu eksis. Intinya nama desa itu ada rasionalisasi dan ada pembenarannya," kata angggota Komisi II ini.

"Desa saya kira lebih genuin dibanding istilah lainnya. Orang paham nama desa dari ujung barat sampai ujung timur dari ujung utara hingga ujung selatan."

Terlepas dari semua kontroversi yang menyertainya, Muqowam berpendapat konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bila selama ini berlangsung top down, dalam RUU ini desa menjadi subjek dalam pembangunan (bottom up).

"Pemerintah sampai hari ini top down. Ini membuat desa tidak berdaya karena program tidak sesuai dengan desain mereka. Desa harus menjadi subjek pembangunan," kat Moqowam.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta DPR untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU Desa. Gamawan meminta Pansus untuk berpikir jernih jangan sampai RUU ini menjadi alat politik. Karena itu dia meminta RUU ini dibahas kembali setelah Pemilu 2014.

"Motif dari pihak tertentu yang ingin memasukkan kepentingannya dalam RUU Desa harus dicegah. Karena jangan sampai muatan politik kecil mengalahkan kepentingan negara. Titik poin krusial yaitu, permintaan adanya pengucuran dana Rp 1 miliar per desa jelas tidak bisa dipenuhi," katanya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Selasa, 25 November 2014
Rapat Pleno Baleg Harmonisasi UU MD3
Selasa, 25 November 2014
Komisi XI RDPU dengan Ikatan Akuntan Indonesia
Selasa, 25 November 2014
Komisi IX RDP dengan Pengawas BPJS

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer