Kelengkapan Berita » RUU Desa Harus Disahkan April 2013
RUU Desa Harus Disahkan April 2013
Penulis : - Editor : Jum`at, 1 Februari 2013 16:24:25

Konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah.

RUU Desa Harus Disahkan April 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Akhmad Muqowam

Senayan - Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam sangat berharap RUU Desa akan dapat disahkan pada April mendatang. Politisi senior PPP ini mengakui dinamika di Pansus untuk beberapa hal sangat alot.

"Nggak ada jalan lain, RUU Desa harus diselesaikan. Jangan diundur-undur. Jadwalnya April akan disahkan. Kita lihat saja ke depan seperti apa," kata Muqowam kepada JurnalParlemen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/2).

Untuk membahas judul saja, kata Muqowam,  membutuhkan dua sesi pembahasan. Pembahasan judul menyita waktu dan memerlukan energi serta pemikiran yang matang. "Ini karena begitu luasnya republik ini. Nama kampung saja istilah berbeda-beda juga nama desa," ujarnya.

Namun setelah berkonsultasi dengan para ahli dan juga melihat aspek sejarah, nama desa dipilih. "Desa itu sudah ada sejak zaman kerajaan juga pada masa kolonial nomenklatur desa itu eksis. Intinya nama desa itu ada rasionalisasi dan ada pembenarannya," kata angggota Komisi II ini.

"Desa saya kira lebih genuin dibanding istilah lainnya. Orang paham nama desa dari ujung barat sampai ujung timur dari ujung utara hingga ujung selatan."

Terlepas dari semua kontroversi yang menyertainya, Muqowam berpendapat konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bila selama ini berlangsung top down, dalam RUU ini desa menjadi subjek dalam pembangunan (bottom up).

"Pemerintah sampai hari ini top down. Ini membuat desa tidak berdaya karena program tidak sesuai dengan desain mereka. Desa harus menjadi subjek pembangunan," kat Moqowam.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta DPR untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU Desa. Gamawan meminta Pansus untuk berpikir jernih jangan sampai RUU ini menjadi alat politik. Karena itu dia meminta RUU ini dibahas kembali setelah Pemilu 2014.

"Motif dari pihak tertentu yang ingin memasukkan kepentingannya dalam RUU Desa harus dicegah. Karena jangan sampai muatan politik kecil mengalahkan kepentingan negara. Titik poin krusial yaitu, permintaan adanya pengucuran dana Rp 1 miliar per desa jelas tidak bisa dipenuhi," katanya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...