Kelengkapan Berita » RUU Desa Harus Disahkan April 2013
RUU Desa Harus Disahkan April 2013
Penulis : - Editor : Jum`at, 1 Februari 2013 16:24:25

Konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah.

RUU Desa Harus Disahkan April 2013
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Akhmad Muqowam

Senayan - Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam sangat berharap RUU Desa akan dapat disahkan pada April mendatang. Politisi senior PPP ini mengakui dinamika di Pansus untuk beberapa hal sangat alot.

"Nggak ada jalan lain, RUU Desa harus diselesaikan. Jangan diundur-undur. Jadwalnya April akan disahkan. Kita lihat saja ke depan seperti apa," kata Muqowam kepada JurnalParlemen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/2).

Untuk membahas judul saja, kata Muqowam,  membutuhkan dua sesi pembahasan. Pembahasan judul menyita waktu dan memerlukan energi serta pemikiran yang matang. "Ini karena begitu luasnya republik ini. Nama kampung saja istilah berbeda-beda juga nama desa," ujarnya.

Namun setelah berkonsultasi dengan para ahli dan juga melihat aspek sejarah, nama desa dipilih. "Desa itu sudah ada sejak zaman kerajaan juga pada masa kolonial nomenklatur desa itu eksis. Intinya nama desa itu ada rasionalisasi dan ada pembenarannya," kata angggota Komisi II ini.

"Desa saya kira lebih genuin dibanding istilah lainnya. Orang paham nama desa dari ujung barat sampai ujung timur dari ujung utara hingga ujung selatan."

Terlepas dari semua kontroversi yang menyertainya, Muqowam berpendapat konsep besar dari UU Desa adalah mengubah cara pandang pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bila selama ini berlangsung top down, dalam RUU ini desa menjadi subjek dalam pembangunan (bottom up).

"Pemerintah sampai hari ini top down. Ini membuat desa tidak berdaya karena program tidak sesuai dengan desain mereka. Desa harus menjadi subjek pembangunan," kat Moqowam.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta DPR untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU Desa. Gamawan meminta Pansus untuk berpikir jernih jangan sampai RUU ini menjadi alat politik. Karena itu dia meminta RUU ini dibahas kembali setelah Pemilu 2014.

"Motif dari pihak tertentu yang ingin memasukkan kepentingannya dalam RUU Desa harus dicegah. Karena jangan sampai muatan politik kecil mengalahkan kepentingan negara. Titik poin krusial yaitu, permintaan adanya pengucuran dana Rp 1 miliar per desa jelas tidak bisa dipenuhi," katanya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer