Analisa Berita » Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06

Lembaga survei nasional Indo Barometer memaparkan sejumlah prestasi serta kinerja kurang memuaskan yang dirasakan publik, berdasarkan hasil survei di 34 Provinsi dalam kurun 14 hingga 22 September 2015. 

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menurut publik adalah harga kebutuhan pokok jadi mahal, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, melemahnya nilai tukar Rupiah, meningkatnya harga BBM, dan program visi dan misi yang belum terbukti 

 

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bakal genap berusia setahun pada 20 Oktober 2015. Lembaga survei nasional Indo Barometer pun memaparkan sejumlah prestasi serta kinerja kurang memuaskan yang dirasakan publik, berdasarkan hasil survei di 34 Provinsi dalam kurun 14 hingga 22 September 2015. 

 

Jumlah responden 1200 orang dengan margin error sebesar ± 3,0 persen. Maksud dan tujuan survei ini adalah untuk melihat evaluasi publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Kerja, terutama keberhasilan dan kegagalan Pemerintah setahun berjalan ini. 

 

Enam permasalahan paling penting di Indonesia tertinggi didominasi isu perekonomian; Pertama perekonomian secara umum (37,2 persen), kemudian sulitnya lapangan pekerjaan (13,3 persen), harga kebutuhan pokok mahal (12,3 persen), meningkatnya korupsi (12,3 persen), kemiskinan (3,7 persen), kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9 persen).

 

Lalu, tanpa isu korupsi permasalahan paling penting di Indonesia adalah; perekonomian secara umum (37,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (13,3 persen), harga kebutuhan pokok mahal (12,3 persen), kemiskinan (3,7 persen), dan kurangnya kesejahteraan masyarakat (2,9 persen). 

 

"Keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK menurut publik adalah pemberian Kartu Indonesia Sehat (15,5 persen), pemberantasan KKN (6,5 persen), pemberian Kartu Indonesia Pintar (5,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen) dan hukuman mati bagi pengedar narkoba (3,4 persen) dan menggalakkan pemberantasan narkoba (3,3 persen). Yang menarik 38,1 persen tidak tahu/tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari, Kamis (8/10), di Hotel Atlet Century, Jakarta.

 

Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menurut publik, lanjut Qodari, adalah harga kebutuhan pokok jadi mahal (17,3 persen), tidak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar Rupiah (7,4 persen), meningkatnya harga BBM (4,3 persen), dan program visi dan misi yang belum terbukti (4,1 persen).

 

Program pemerintahan Jokowi-JK yang paling disukai publik berdasarkan survei yaitu program kesehatan (18,6 persen), program pendidikan (7,9 persen), dekat dengan rakyat (6,5 persen), terbukti kinerjanya (5,2 persen) dan program BLT (3,6 persen).

 

Sebaliknya, program pemerintahan Jokowi-JK yang paling tidak disukai publik yaitu kenaikan harga BBM (10,3 persen), kinerjanya belum terbukti (4,8 persen), harga kebutuhan pokok semakin mahal (4,8 persen), pelayanan kesehatan sulit (3,7 persen) dan ekonomi kurang stabil (2,1 persen).

 

Mayoritas publik menilai keadaan perekonomian nasional sekarang tergolong buruk (67,4 persen). Yang menilai sedang (22,3 persen) dan yang menilai baik hanya 8,1 persen.

 

Terjadi nuansa perbedaan penilaian terhadap kondisi ekonomi nasional dan kondisi ekonomi rumah tangga. Yang menilai keadaan ekonomi rumah tangga sekarang buruk (44,1 persen). Yang menilai sedang 38,8 persen, dan yang menilai baik 15 persen.

 

Kembali terlihat perbedaan nuansa dalam penilaian kondisi ekonomi di tingkat nasional dan rumah tangga. Sikap pesimistis lebih tampak pada penilaian kondisi ekonomi nasional dibanding ekonomi pada tingkat rumah tangga. Sebesar 48 persen responden menyatakan keadaan ekonomi sekarang lebih buruk/jauh lebih

buruk dibandingkan tahun lalu, dan sebesar 48 persen menyatakan keadaan ekonomi rumah tangga sekarang tidak ada perubahan dibandingkan tahun lalu.

 

Di sisi lain, optimisme terhadap kondisi ekonomi di masa depan yang lebih baik, lebih tinggi daripada pesimisme (anggapan bahwa kondisi ekonomi akan lebih buruk). Hal ini terlihat, sebesar 34,6 persen responden menyatakan ekonomi rumah tangga ke depan lebih baik dibandingkan dengan sekarang, dan sebesar 30,9 persen

menyatakan ekonomi nasional ke depan lebih baik daripada sekarang.

 

Mayoritas publik (75,3 persen) menilai presiden Jokowi tergolong tegas dalam menegakkan hukum bagi para pengedar narkoba. Yang menyatakan tidak tegas sebesar (7,2%), dan sebesar 17,5 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

 

Yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tergolong tegas dalam menegakkan hukum bagi para pengedar narkoba memberi alasan: pelaksanaan hukuman mati (64,5 persen), kebijakannya membuat efek jera (12 persen), memberantas narkoba dengan sangat baik (10,4 persen). Sedangkan yang mengatakan Jokowi tidak tegas, memberi alasan tidak mengatasi masalah secara langsung dan cepat (40,2 persen), banyak pengedar narkoba yang belum diadili (19,5 persen), dan tidak konsisten (12,6 persen). 

 

Mayoritas publik (84,9 persen) setuju hukuman mati diberikan terhadap para pengedar narkoba. Yang tidak setuju sebesar (8,6 persen), dan sisanya (6,5 persen) tidak tahu/tidak jawab.

 

Publik yang setuju hukuman mati memberi alasan bahwa narkoba merusak generasi muda, hukuman mati dapat menyebabkan efek jera dan penyalahgunaan narkoba bisa menyeret pada kejahatan lain.

 

Responden yang tidak setuju hukuman mati memberi alasan bahwa masih terdapat cara lain yang lebih manusiawi, melanggar HAM, dan hukuman mati tidak dapat menyebabkan efek jera.

 

Mayoritas publik (87 persen) mendukung hukuman mati diberikan terhadap para pengedar narkoba. Adapun hukuman mati pada pengedar narkoba Warga Negara Indonesia mencapai angka yang tidak jauh berbeda (85,3 persen).

 

Selain kasus narkoba, hukuman mati juga pantas diberikan terhadap para koruptor, kasus pembunuhan, dan kejahatan seksual.

 

"Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65,6 persen). Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (di bawah 50 persen)," imbuhnya.

 

Kemudian, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74,9 persen). Namun, angka itu turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 77,3 persen.

 

Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik, tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48,5 persen. Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 50,8 persen.

 

Publik yang puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai alasan antara lain adanya kebebasan berpendapat (58,9 persen), semua berjalan lancar dan tertib (12,7 persen). Sedangkan publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18,2 persen),tidak sesuai aspirasi rakyat (14,4 persen), tidak konsisten terhadap janji (9,9 persen), dan meningkatnya korupsi (8,6 persen).

 

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46,0 persen. Yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 46,0 persen atau sekitar 11,5 persen.

 

Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini sebesar 42,1 persen. Yang tidak puas 52,9 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen atau terjadi penurunan sebesar 11,2 persen.

 

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para Menteri secara umum sebesar 37,1 persen. Yang tidak puas 46,7 persen. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para Menteri semakin turun dari 46,8 persen ke angka 37,1 persen atau ada penurunan sebesar 9,7 persen.

 

Tingkat kepuasan publik pada menteri tertinggi masih ada pada sosok Susi Pudjiastuti (71,9 persen), disusul Anies Baswedan (54,2 persen), Khofifah Indar Parawansa (47,8 persen), Lukman Hakim Syaifuddin (44,4 persen), Nila F.Moeloek sebesar (37,8 persen) dan Rizal Ramli (37,3 persen). Tingkat kepuasan publik terendah pada menteri Darmin Nasution (15 persen) dan Thomas Lembong (15,9 persen).

 

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara

 

Tingkat kepercayaan publik tertinggi adalah pada KPK (82 persen), TNI (81 persen) dan Presiden (78,6 persen). Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dan DPD RI tergolong rendah (di bawah 50 persen) jika dibandingkan Lembaga Negara/Institusi Politik lainnya.

 

Lembaga Negara yang skor bersihnya paling tinggi adalah KPK (65,8 persen), TNI (64,9 persen) dan Presiden (60,4 persen). Lainnya di bawah 50 persen.

 

Hubungan Presiden dan semua Lembaga Negara tergolong baik di mata publik. Skor tertinggi adalah antara Presiden dengan Wapres (83,7 persen), dan yang paling rendah adalah Presiden dengan DPR RI (64,9 persen).

 

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja aparat hukum tertinggi adalah pada KPK (68,2 persen), paling rendah adalah pada advokat/pengacara (27,2 persen).

 

Hubungan antara aparat negara yang dianggap terendah adalah KPK dan Polri (42,7 persen). Paling tinggi adalah antara Polri dengan Kejaksaan (64,4 persen).

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...