Komisi III Berita » Lakukan Dua Kesalahan Fatal, Anggota Komisi III Desak Menkumham Copot Dirjen PAS
Lakukan Dua Kesalahan Fatal, Anggota Komisi III Desak Menkumham Copot Dirjen PAS
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 12 Oktober 2015 01:02:14

Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Menteri Hukum dan HAM mencopot Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) I Wayan Kusmiantha Dusak, lantaran punya dua kesalahan fatal dalam menjalankan tugasnya.

Lakukan Dua Kesalahan Fatal, Anggota Komisi III Desak Menkumham Copot Dirjen PAS
Jurnal Parlemen

Kesalahan fatal pertama adalah kasus plesiran Gayus Tambunan dari penjara. Dirjen PAS bukan hanya bersikap lalai, namun sejak awal terkesan menutup-nutupi

 

Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak Menteri Hukum dan HAM mencopot Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) I Wayan Kusmiantha Dusak, lantaran punya dua kesalahan fatal dalam menjalankan tugasnya.

 

"Kesalahan fatal pertama adalah kasus plesiran Gayus Tambunan dari penjara. Dirjen PAS bukan hanya bersikap lalai, namun sejak awal terkesan menutup-nutupi," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (12/10).

 

Ketika pertama kali foto Gayus makan di restoran muncul di media massa, Sufmi menilai respon Dirjen PAS sangat lamban dan tidak langsung mengakui aksi Gayus tersebut. Ia juga heran bagaimana bisa Dirjen PAS tidak mengetahui aksi Gayus yang menyetir mobil di jalanan. 

 

"Jika waktu itu penyelidikan benar-benar dilaksanakan dengan serius, pasti seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Gayus bisa terungkap. Saat ini kita tidak tahu pelanggaran apa lagi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Gayus sampai nanti foto-foto Gayus muncul di media massa," imbuh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

 

Kesalahan fatal kedua adalah soal pemindahan napi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Serang. Pemindahan itu disebut melanggar pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.  

 

Pasal tersebut menyebutkan narapidana dapat dipindah dari satu lapas ke lapas lain untuk kepentingan proses peradilan.

 

"Jika Wawan dipindah dengan alasan proses peradilan kasus alat kesehatan, seharusnya yang meminta bukan Jaksa Agung, tetapi Hakim Pengadilan Tipikor. Perlu digaris-bawahi bahwa baik dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 sama sekali tidak diatur kewenangan Jaksa Agung ihwal pemindahan narapidana," paparnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini khawatir kasus Gayus dan Wawan hanya merupakan fenomena gunung es, karena sangat mungkin banyak pelanggaran lain yang terjadi tetapi luput dari pantauan media massa. 

 

"Menkumham harus menyadari bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu Direktorat terpenting di kementeriannya. Kinerja Dirjen PAS yang jeblok akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja Kementeriaan secara keseluruhan," pungkasnya.

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...