Komisi I Berita » Komisi I: Sebelum Program Bela Negara Diberlakukan, Pertegas Dulu Landasan Hukumnya
Komisi I: Sebelum Program Bela Negara Diberlakukan, Pertegas Dulu Landasan Hukumnya
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 12 Oktober 2015 21:52:37

Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk melaksanakan program bela negara mendapat dukungan dari anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Namun, landasan hukum dari rencana tersebut harus diperjelas.

Komisi I: Sebelum Program Bela Negara Diberlakukan, Pertegas Dulu Landasan Hukumnya

Bela negara itu wajib, dan saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita mulai menghadapi kontestasi global

 

Senayan - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk melaksanakan program bela negara mendapat dukungan dari anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Namun, landasan hukum dari rencana tersebut harus diperjelas.

 

"Bela negara itu wajib, dan saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita mulai menghadapi kontestasi global. Perang pun berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris. Ada juga yang namanya perang proxy. Sementara itu jati diri kebagsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (12/10).

 

Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan rencana Pemerintah menggulirkan program bela negara harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa. Tapi sebelum bicara teknis seperti kurikulum, sasaran, anggaran dan sebagainya, harus ada landasan hukumnya. 

 

Landasan hukum program bela negara yang ada saat ini dinilai belum utuh. Rencana program bela negara ini melandaskan dirinya secara hukum kepada UUD NRI 1945 dan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

 

Pada Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, disebutkan bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi. 

 

Pada ayat 3 disebutkan bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Sementara itu belum ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara. 

 

 

"Karena UU tentang Pertahanan Negara tersebut megamanatkan perlu adanya undang-undang khusus bela negara, maka Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU, kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara," tegas anggota dewan dari dapil DI Yogyakarta ini.

 

Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan saat ini adalah kita dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan undang-undang khususnya. Bisa jadi dalam waktu dekat DPR bersama Kemenhan akan membahasnya lebih lanjut. 

 

"Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan," tegasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...