Komisi I Berita » Hasanuddin: Program Bela Negara Berbeda dengan Wajib Militer
Hasanuddin: Program Bela Negara Berbeda dengan Wajib Militer
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 13 Oktober 2015 05:28:01

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menilai program bela negara membutuhkan payung hukum berupa undang-undang yang jelas. Hal itu penting agar ke depannya pelaksanaan program ‎bela negara berjalan sesuai harapan.

Hasanuddin: Program Bela Negara Berbeda dengan Wajib Militer
Jurnal Parlemen

Bela negara saat ini bukan semata dilatih menembak, makanya dibutuhkan undang-undang. Misalnya ada bencana, lalu masyarakat ikut membantu, itu kan harus ada kesadaran bela negara

 

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menilai program bela negara membutuhkan payung hukum berupa undang-undang yang jelas. Hal itu penting agar ke depannya pelaksanaan program ‎bela negara berjalan sesuai harapan. 

 

"Butuh undang-undang supaya ada parameter yang jelas, misalnya nanti kebijakan bela negara seperti apa, pelaksananya siapa, pelakunya siapa dan kategori umur berapa, sistem rekrutmen seperti apa, sistem pelatihannya, dan kurikulumnya bagaimana," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10). 

 

Implementasi program bela negara, sambung legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, jangan tergesa-gesa tanpa payung hukum, agar tidak menimbulkan salah tafsir dari tujuan positifnya menumbuhkan kesadaran masyarakat. 

 

Hasanuddin mencontohkan, ketika perang kemerdekaan kesadaran bela negara rakyat tinggi, sehingga seluruh rakyat siap mengangkat senjata. Lalu, setelah perang selesai, rakyat kembali menjalani profesinya masing-masing. 

 

"Bela negara saat ini bukan semata dilatih menembak, makanya dibutuhkan undang-undang. Misalnya ada bencana, lalu masyarakat ikut membantu, itu kan harus ada kesadaran bela negara," imbuhnya. 

 

Menanggapi adanya kekhawatiran program bela negara yang mirip dengan upaya Partai Komunis Indonesia (PKI) dulu membentuk angkatan kelima yakni petani yang dipersenjatai, purnawirawan TNI Angkatan Darat ini menegaskan bela negara saat ini tidak mengarah ke sana. 

 

"Tidak ada kekhawatiran ke arah itu. Jangan sampai kita takut terus," katanya. 

 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berencana merekrut 100 juta kader untuk program bela negara yang akan dimulai akhir tahun 2015. Menhan telah menekankan program bela negara yang akan dijalankan kementeriannya berbeda dengan wajib militer.

 

Selain itu, Kemenhan juga mewacanakan adanya kurikulum bela negara untuk pendidikan mulai dari taman kanak-kanak.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...