Komisi V Berita » Komisi V: Penyedia Jasa Konstruksi Indonesia Mampu Bersaing dengan Kontraktor Negeri Jiran
Komisi V: Penyedia Jasa Konstruksi Indonesia Mampu Bersaing dengan Kontraktor Negeri Jiran
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 13 Oktober 2015 06:09:49

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan kepercayaannya terhadap kualitas penyedia jasa konstruksi dalam negeri yang terbukti dapat menyelesaikan berbagai proyek konstruksi di Indonesia.  

Komisi V: Penyedia Jasa Konstruksi Indonesia Mampu Bersaing dengan Kontraktor Negeri Jiran
Jurnal Parlemen

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan kepercayaannya terhadap kualitas penyedia jasa konstruksi dalam negeri yang terbukti dapat menyelesaikan berbagai proyek konstruksi di Indonesia.  

 

Walau Indonesia akan mulai memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana jasa konstruksi dari luar negeri akan turut berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, Yudi optimistis kontraktor dalam negeri mampu bersaing dengan kontraktor negeri jiran.

 

"Kalau kualitas sudah bagus, terutama yang disebut dengan BUMN karya yang plat merah mampu menyelesaikan banyak pekerjaan konstruksi. Tapi kita lihat kalau ada persaingan terbuka dengan perusahaan konstruksi besar lain, Pemerintah perlu memberikan pembinaan dari lembaga yang ada agar mereka dapat bersaing," ungkapnya setelah Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (13/10) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. 

 

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahka, RUU Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Komisi V DPR RI dapat memperkuat perusahaan konstruksi dalam negeri. 

 

"Saat ini Pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan kita berharap pembangunan infrastruktur itu dapat dikerjakan sebaik-baiknya dengan penyedia jasa konstruksi dalam negeri,” kata anggota dewan dari dapil Jawa Barat IV tersebut. 

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...