Banggar Berita » Pemerintah Dinilai Terlalu Percaya Diri Bisa Benahi Perekonomian Nasional dengan Paket Ekonomi
Pemerintah Dinilai Terlalu Percaya Diri Bisa Benahi Perekonomian Nasional dengan Paket Ekonomi
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 14 Oktober 2015 20:35:18

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta menilai Pemerintah terlalu percaya diri bisa memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dengan tiga buah paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis mulai September 2015.

Pemerintah Dinilai Terlalu Percaya Diri Bisa Benahi Perekonomian Nasional dengan Paket Ekonomi
Jurnal Parlemen

Rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia. Hal itu terjadi karena Pemerintah terlena dan terlalu percaya diri dengan kebijakan ekonominya

 

Senayan - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta menilai Pemerintah terlalu percaya diri bisa memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dengan tiga buah paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis mulai September 2015. 

 

Faktanya, setelah mencatatkan kinerja terbaik di kawasan regional selama sepekan terakhir, kurs Rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (13/10), menjadi yang paling rendah di Asia. Rupiah terdepresiasi 1,72 persen atau 230 poin ke level Rp 13.638 per Dollar AS, setelah bergerak pada level terendah Rp 13.667 dan terkuat Rp 13.471 per Dollar AS.

 

"Kekhawatiran saya terbukti, Rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia. Hal itu terjadi karena Pemerintah terlena dan terlalu percaya diri dengan kebijakan ekonominya," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (14/10).

 

Padahal, sambung legislator dari Fraksi PKS ini, ada faktor ketidakpastian global yang masih mempengaruhi Indonesia seperti rilis data ekonomi Tiongkok serta kebijakan The Fed yang mempengaruhi Asia, juga masalah strategis lainnya yang belum bisa diatasi dengan efektif oleh paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan, misalnya peningkatan gelombang PHK, kemiskinan baru dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus.

 

"Kita ketahui penguatan Rupiah sepekan terakhir ini lebih dipicu efek kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) yang menahan tingkat suku bunganya, dan saya tegaskan bukan semata-matapaket kebijakan ekonomi Pemerintah," katanya.

 

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga kembali mengingatkan Pemerintah bahwa fakta anjloknya rupiah pada penutupan perdagangan kemarin pada hari Selasa (13/10) di angka Rp 13.667 per Dollar AS akan kembali menekan industri dalam negeri lalu menimbulkan gelombang PHK. Jika tidak diantisipasi maka bisa menembus Rp 14.000 per Dollar AS dan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi di dalam negeri. 

 

"Pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan diplomasi ekonomi yang pro aktif untuk memperkuat nilai Rupiah di pasar dunia. Hal ini penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi. RUU JPSK juga harus didorong segera diselesaikan. Kami melihat Pemerintah belum melirik kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat kecil," imbuhnya.

 

Menanggapi paket kebijakan ekonomi keempat yang rencananya akan diumumkan hari ini, Sukamta memberi garis bawah agar kebijakan ekonomi itu betul-betul berdampak positif pada rakyat kecil.

 

"Tiga kebijakan ekonomi Pemerintah sebelumnya belum memunculkan kebijakan yang memberikan bantalan ekonomi dan perlindungan sosial kepada rakyat kecil. Bahkan, beberapa kebijakan ekonomi yang diluncurkan hanya berdampak pada para pengusaha kelas menengah dan atas yang menimbulkan kesan negara lalai terhadap rakyat kecil yang terdampak langsung terhadap pelemahan dan perlambatan ekonomi nasional," tukasnya.

Baca "Banggar" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...