Komisi IX Berita » RPP Pengupahan Disinyalir Berupaya Mengakomodir Upah Murah bagi Pekerja
RPP Pengupahan Disinyalir Berupaya Mengakomodir Upah Murah bagi Pekerja
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 15 Oktober 2015 02:05:11

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerukan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan menjadi peraturan karena dinilai sangat merugikan kaum pekerja dan buruh.

RPP Pengupahan Disinyalir Berupaya Mengakomodir Upah Murah bagi Pekerja
Jurnal Parlemen

Kami menuntut agar RPP Pengupahan yang berwatak upah murah dibatalkan

 

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerukan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan menjadi peraturan karena dinilai sangat merugikan kaum pekerja dan buruh.

 

"Kami menuntut agar RPP Pengupahan yang berwatak upah murah dibatalkan," ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (15/10).

 

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendesak Pemerintah merevisi aturan turunan terkait pengupahan yaitu seperti Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL, Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan Kepmenakertrans No. 49 Tahun 2004 tentang Struktur Skala Upah yang mengarah kepada pemenuhan upah layak terutama melalui kebijakan upah minimum dan struktur skala upah yang berkeadilan sosial.

 

Kemudian, Rieke mengusulkan kebijakan formulasi pengupahan nasional berbasiskan kebutuhan hidup riil untuk buruh lajang dan berkeluarga dengan rumusan formula  KHL (riil) x {PDRB (nilai tambah produksi barang dan jasa dalam satu kurun waktu tertentu pada wilayah tersebut )+ Inflasi (kenaikan harga-harga pada wilayah tersebut ) + Indeks Resiko (daya beli yang turun akibat kebijakan ekonomi)}.

 

"Kita juga harus menghapus biaya siluman di Industri dan memperkuat industrialisasi nasional," tegasnya.

 

Pemerintah dalam waktu dekat berencana menerbitkan RPP Pengupahan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang  di dalam draf Pemerintah substansinya mengatur hal-hal krusial sebagai berikut:

 

Pasal 42-44 terkait Upah Minimum

 

Pasal 42 mengatur bahwa upah minimum diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Dengan aturan itu maka pekerja yang berkeluarga dengan masa kerja di bawah satu tahun bisa dikenakan upah minimum. Padahal dalam aturan sebelumnya menyebutkan upah minimum hanya untuk pekerja dengan masa kerja nol tahun atau lajang sedangkan untuk pekerja yang sudah berkeluarga tidak diatur.

 

Pasal 43 mengatur formula upah minimum tetapi tidak diatur secara jelas standarnya dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Tanpa diatur secara baku formulanya akan rawan ditafsirkan sehingga ujungnya adalah besaran upah minimum yang rendah sebagaimana praktik selama ini. Dalam penjelasan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada saat pertemuan dengan pimpinan serikat pekerja/serikat buruh 13 Oktober 2015 lalu formula  rumusan upah minimum yang diajukan pemerintah adalah (PDB + Inflasi Nasional (rata2) x (alfa : 0.1)) X UMK/P 2015. Jika dihitung perkiraan kenaikan upah minimum di kisaran 10%an setiap tahunnya.  Formula tersebut mengabaikan survei KHL yang selama ini sudah berjalan serta belum ada formula rumusan baku untuk pekerja yang berkeluarga maupun upah minimum sektoral.

 

Pasal 44 mengatur peninjauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali terhadap komponen KHL  adalah terlalu lama mengakibatkan komponen KHL menjadi tidak realistis dan menjadikan besaran upah menjadi kecil.

 

Pasal 14 terkait Struktur dan Skala Upah

 

Pekerja sulit  mengetahui struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan karena tidak ada kewajiban terhadap perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pekerja maupun kewajiban memberitahukan data lengkap upah sehingga  pengaturan sistem  struktur dan skala upah yang makro tidak transparan bisa memunculkan kesenjangan upah antar pekerja sehingga berdampak pekerja yang bermasa kerja lebih dari satu tahun dan sudah berkeluarga akan digaji dengan standard upah minimum.

 

Pasal 21 memperbolehkan pembayaran upah dengan mata uang asing

 

Pembayaran upah yang menggunakan mata uang selain rupiah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan karena pekerja yang dibayar dengan mata uang rupiah nilainya akan lebih kecil daripada tenaga kerja asing  yang dibayar dengan mata uang asing.

 

"Secara umum muatan RPP Pengupahan adalah untuk mewujudkan kebijakan upah murah yang akan berdampak merosotnya daya beli pekerja/buruh dan menyebabkan kemiskinan. Kebijakan pengupahan seharusnya meninggalkan rezim upah murah dan didorong untuk mewujudkan upah yang lebih adil dan layak untuk pekerja dan keluarganya," pungkasnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...