Komisi IX Berita » Komisi IX F-PKS Minta KTKLN Dihapus dari RUU PPILN
Komisi IX F-PKS Minta KTKLN Dihapus dari RUU PPILN
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 15 Oktober 2015 04:05:26

DPR RI sedianya memegang prinsip mampu memberikan pelayanan kepada pekerja Indonesia di luar negeri  dengan prinsip aman, cepat, mudah, dan murah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

Komisi IX F-PKS Minta KTKLN Dihapus dari RUU PPILN
aai.or.id

Kami memandang RUU PPILN ini harus mengedepankan aspek perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri sebagai warga negara, baik aspek jaminan sosial maupun hak asasi manusianya

 

Senayan - DPR RI sedianya memegang prinsip mampu memberikan pelayanan kepada pekerja Indonesia di luar negeri  dengan prinsip aman, cepat, mudah, dan murah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

 

Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong terciptanya komponen biaya penempatan yang murah dan terjangkau, serta menolak adanya birokrasi yang tidak efektif.

 

"Salah satu komponen tersebut adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang selama ini menimbulkan polemik bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Fraksi PKS menilai komponen ini harus dihapus dalam RUU PPILN," ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Chairul Anwar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10). 

 

RUU PPILN, sambung Chairul, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam hal melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Sehubungan dengan itu, percepatan pembahasan RUU PPILN seharusnya menjadi prioritas untuk melindungi rakyat Indonesia di mana saja mereka berada. 

 

"Kami memandang RUU PPILN ini harus mengedepankan aspek perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri sebagai warga negara, baik aspek jaminan sosial maupun hak asasi manusianya," imbuhnya.

 

Selama ini, regulasi terkait pekerja Indonesia di luar negeri yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dinilai belum efektif dalam menjawab persoalan pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan. 

 

Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Hal ini menyebabkan pekerja Indonesia di luar negeri menjadi korban eksploitasi dan mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh pekerja perempuan.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...