Komisi III Berita » Ini Sejumlah Masukan Revisi UU KPK dari Anggota Komisi III F-PPP
Ini Sejumlah Masukan Revisi UU KPK dari Anggota Komisi III F-PPP
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 15 Oktober 2015 05:32:32

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan jika memang ada yang perlu direvisi dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah memasuki usia 13 tahun, seperti dalam hal penyadapan, penyidikan dan penyelidikan.

Ini Sejumlah Masukan Revisi UU KPK dari Anggota Komisi III F-PPP

Agar revisi UU KPK yang sudah masuk Prolegnas 2015 ini tidak menimbulkan kecurigaan rakyat, maka harus berbarengan dengan revisi KUHAP, UU Kepolisian, dan RUU Jabatan Hakim agar DPR tidak terkesan bernafsu untuk melemahkan KPK

 

Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan jika memang ada yang perlu direvisi dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah memasuki usia 13 tahun, seperti dalam hal penyadapan, penyidikan dan penyelidikan. 

 

"Untuk penyadapan selama bukan terkait masalah pribadi tidak masalah. Seperti yang terjadi pada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq ketika masalah dengan wanita juga direkam. Kalau tindakan korupsi tidak masalah," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

 

Contoh lainnya adalah mantan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang disuga merugikan negara Rp 1,8 triliun, Rp 600 miliar, dan Rp 90 miliar. Tapi, setelah diaudit hanya 17,86 juta Riyal atau sekitar Rp 20 miliar.

 

Selain itu, ketika Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet, KPK memberi tanda berupa warna untuk para elite politik dan sejumlah calon menteri dengan warna merah dan kuning, bahkan mereka disebut-sebut akan menjadi tersangka.

 

"Tapi, bagaimana nasib mereka yang diwarnai merah dan kuning itu sekarang? Itulah antara lain yang harus diatur. Khusus mengenai pembatasan umur 12 tahun KPK, saya pasti menolak, karena selama Kepolisian dan Kejaksaan masih lemah, maka KPK tetap dibutuhkan dengan pengawasan," imbuh legislator dari Fraksi PPP ini.

 

Arsul mengambil contoh di Hongkong, lembaga seperti KPK hanya memiliki kewenangan penyidikan, tapi tidak dengan penuntutan karena itu adalah kewenangan dilakukan pengadilan. Penyadapan pun harus dibuat lebih rinci melalu UU tersendiri karena menurut amanat Mahkamah Konstitusi (MK) harus dibuatkan UU sendiri, dan KPK harus mengangkat penyidik sendiri yang independen. 

 

"Agar revisi UU KPK yang sudah masuk Prolegnas 2015 ini tidak menimbulkan kecurigaan rakyat, maka harus berbarengan dengan revisi KUHAP, UU Kepolisian, dan RUU Jabatan Hakim agar DPR tidak terkesan bernafsu untuk melemahkan KPK," tandasnya.

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...