Komisi VIII Berita » Gesekan Umat Beragama di Aceh, Komisi VIII Pertanyakan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kemenag
Gesekan Umat Beragama di Aceh, Komisi VIII Pertanyakan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kemenag
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 15 Oktober 2015 09:10:39

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyorot minimnya peran Kementrian Agama (Kemenag) dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, hingga terjadi kasus bentrokan massa di Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Gesekan Umat Beragama di Aceh, Komisi VIII Pertanyakan Fungsi Bimbingan Masyarakat Kemenag

Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara ini. Kemenag harus memperkuat peran pembinaan kerukunan umat beragama

 

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyorot minimnya peran Kementrian Agama (Kemenag) dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat, hingga terjadi kasus bentrokan massa di Desa Kuta Lerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

 

"Peran Kemenag dalam membina masyarakat masih kurang. Seharusnya Kemenag berkaca dari kasus Tolikara, sehingga kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10). 

 

Politisi PKS ini mengusulkan agar Kemenag memperkuat perannya dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Pasalnya, kerukunan umat beragama merupakan elemen yang sangat penting bagi ketahanan negara. 

 

"Kerukunan umat beragama merupakan jantung dari ketahanan negara ini. Kemenag harus memperkuat peran pembinaan kerukunan umat beragama," imbuhnya. 

 

Menanggapi bentrok massa yang ditengarai karena penolakan pendirian gereja, Fikri mengusulkan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pendirian rumah ibadah ditegakkan kembali. 

 

"Harus ada kebijakan yang lebih tegas. Menurut saya, SKB Tiga Menteri tentang pendirian rumah ibadah harus ditegakkan kembali," seru anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX tersebut.

 

Situasi keamanan di Aceh Singkil memburuk setelah aksi protes warga terhadap keberadaan gereja di daerah tersebut yang tidak memiliki izin. Dua orang dikabarkan tewas dan 2500 Umat Kristen mengungsi ke Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pakpak Barat.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...