Komisi IX Berita » Soal Formula Upah Murah, Komisi IX F-PDI Perjuangan Tuntut Menaker Bertanggung Jawab
Soal Formula Upah Murah, Komisi IX F-PDI Perjuangan Tuntut Menaker Bertanggung Jawab
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Minggu, 18 Oktober 2015 03:44:33

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka me‎nolak formula upah murah sebagai program Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Presiden Joko Widodo yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengupahan.

Soal Formula Upah Murah, Komisi IX F-PDI Perjuangan Tuntut Menaker Bertanggung Jawab

Komisi IX akan mengagendakan pemanggilan Menteri Ketenagakerjaan untuk bertanggung jawab terhadap formula upah dari Pemerintah

 

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka me‎nolak formula upah murah sebagai program Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Presiden Joko Widodo yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengupahan.

 

Isu aturan baru formula upah dengan rumusan kenaikan upah minimum besarannya adalah upah minimum berjalan  ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi  menjadikan kenaikan upah tidak realistis hanya sekitar 10 persen.  

 

"Upah buruh yang selama ini sudah rendah semakin jauh dari layak dan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh akan semakin memburuk, yang akan berdampak pada merosotnya daya beli buruh," ujarnya lewat pesan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (18/10).

 

Seharusnya, sambung legislator dari PDI Perjuangan itu, kebijakan upah meninggalkan rezim upah murah dan didorong untuk mewujudkan upah adil dan layak untuk pekerja dan keluarganya. Formula upah tersebut juga meniadakan survei pasar dan menghapus Dewan Pengupahan dalam penentuan upah sehingga ilegal dan tidak demokratis.

 

"Formula upah murah dari Pemerintah harus dicabut, terlebih jelang penetapan upah minimum oleh Gubernur, penerbitan formula upah murah malah menimbulkan gejolak sosial di seluruh Indonesia terutama kawasan  industri," tegasnya.

 

Kemudian, Rieke juga mendesak Pemerintah merevisi aturan turunan terkait pengupahan, seperti Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL, Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dan Kepmenakertrans Nomor 49 Tahun 2004 tentang Struktur Skala Upah.

 

Pemerintah diminta membuat formulasi pengupahan nasional berbasiskan kebutuhan hidup layak riil untuk buruh lajang dan berkeluarga dengan formula  KHL (riil) x PDRB (nilai tambah produksi barang dan jasa dalam satu kurun waktu tertentu pada wilayah tersebut)+ Inflasi daerah (kenaikan harga-harga pada wilayah tersebut ) + Indeks Resiko (daya beli yang turun akibat kebijakan ekonomi). 

 

Selain itu, praktik ekonomi biaya tinggi harus dihapus dan industrialiasasi nasional harus diperkuat.

 

"Komisi IX akan mengagendakan pemanggilan Menteri Ketenagakerjaan untuk bertanggung jawab terhadap formula upah dari Pemerintah," pungkasnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...