Komisi VIII Berita » Komisi VIII F-PKS Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos untuk Menekan Angka Kejahatan pada Anak
Komisi VIII F-PKS Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos untuk Menekan Angka Kejahatan pada Anak
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 21 Oktober 2015 03:00:35

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kepedulian Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya mengatasi darurat kejahatan terhadap anak. Untuk itu, Hidayat menilai penting untuk meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kemensos. 

Komisi VIII F-PKS Dukung Peningkatan Anggaran Kemensos untuk Menekan Angka Kejahatan pada Anak
Jurnal Parlemen

 

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kepedulian Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya mengatasi darurat kejahatan terhadap anak. Untuk itu, Hidayat menilai penting untuk meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kemensos. 

 

"Saya sampaikan apresiasi kepada Ibu Menteri yang oleh Poltracking disebut sebagai salah satu dari empat menteri yang mendapatkan ranking tinggi dalam hal kinerja dan popularitas. Kemensos dan Kemenag adalah dua kementerian yang merupakan mitra kerja Komisi VIII," ujarnya di Komplek parlemen, Senayan, Rabu (21/10). 

 

Hidayat menambahkan, salah satu yang layak diapresiasi atas kepedulian Kemensos dalam perlindungan sosial adalah adanya satgas perlindungan anak sampai tingkat RT RW serta kerjasamanya dengan pihak kepolsian. 

 

Kendati begitu, jika dicermati dalam program dan anggaran Kemensos yang global sekalipun, belum muncul secara khusus penegasan bahwa program dan anggaran Kemensos 2016 mengacu juga pada penyelesaian masalah yang sangat mendasar yang sedang dihadapi masyarakat. 

 

"Salah satunya yang sering ibu Mensos sebut sebagai darurat kejahatan seksual dan perlindungan anak," ujar legislator dari Fraksi PKS ini.

 

Penegasan itu seharusnya muncul dalam program dan terlebih lagi dalam anggaran. Bahkan, Hidayat menyebutnya sebagai hal yang sangat mendasar. Kalau itu ada, akan menegaskan keberpihakan Kemensos dengan kebijakan dan anggarannya. 

 

Direktorat pemberdayaan keluarga semestinya juga menjadi bagian yang paralel dan berperan efektif untuk meminimalisir kejahatan terhadap anak serta perlindungan terhadap anak. 

 

"Karena itu, anggaran yang ada bisa diadvokasi dan dinaikkan sesuai dengan nilai penting Ditjen tersebut dan sesuai permasalahan yg ada di lapangan," timpalnya. 

 

Wakil Ketua MPR RI ini menekankan, apa yang menjadi perhatian Mensos dalam konteks perlindungan anak dan pemberantasan kejahatan terhadap anak atau darurat kejahatan terhadap anak betul-betul mendapat perhatian maksimal sehingga muncul dalam bentuk program dan pemanfaatan anggaran yang maksimal. Termasuk juga direktorat yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, program dan anggarannya penting untuk diadvokasi dan ditingkatkan dari yang ada sekarang.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...