Parlementaria Berita » F-PKB Ungkap Pentingnya RUU Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
F-PKB Ungkap Pentingnya RUU Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 21 Oktober 2015 09:49:55

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menegaskan bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang akan dibahas DPR bakal memberikan kepastian usaha seiring dengan kehadiran negara.

F-PKB Ungkap Pentingnya RUU Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Jika sudah sah menjadi UU, itu berarti negara hadir untuk melindungi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam karena ada asuransi nelayan, asuransi penggaraman serta tata niaga perikanan yang menguntungkan nelayan, pengusaha dan pemerintah sendiri

 

Senayan - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menegaskan bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang akan dibahas DPR bakal memberikan kepastian usaha seiring dengan kehadiran negara.

 

"Jika sudah sah menjadi UU, itu berarti negara hadir untuk melindungi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam karena ada asuransi nelayan, asuransi penggaraman serta tata niaga perikanan yang menguntungkan nelayan, pengusaha dan pemerintah sendiri," ujarnya dalam seminar bertajuk Nasib Nelayan dalam Poros Maritim Dunia-Membedah RUU Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

 

Menurut Daniel, RUU ini akan memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat, dan tidak ada lagi peraturan di bawahnya yang memasung kesejahteraan nelayan, seperti peraturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini. 

 

"Nantinya UU ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengeliminasi tumpang tindihnya peraturan atau kebijakan di bidang kelautan dan perikanan," tegasnya.

 

Beberapa kebijakan Menteri KKP yang dinilai merugikan nelayan antara lain adalah Peraturan Menteri (Permen) KP 56/2014 tentang Pemberhentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI. 

 

Kemudian Permen KP Nomor 57/2014 tentang laranganTranshipment, dan Permen KKP Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

 

Akibat peraturan tersebut, lanjut Daniel, terjadi pengangguran nelayan ABK sebanyak 103 ribu orang, ditambah buruh pengolah ikan sampai 75 ribu orang dan seterusnya. 

 

"Untuk itu, RUU yang akan dibahas ini harus benar-benar menjamin perlindungan kepada pemberdaya ikan, peternak, dan petambak garam," katanya.

 

Dalam forum yang sama, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap RUU yang dibahas ini berbasis data. Pasalnya, sampai saat ini data di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum akurat, khususnya data nelayan yang miskin. 

 

"Nelayan juga harus didefinisikan dengan benar, karena pekerjaan nelayan itu bukan sekadar hobi, sehingga harus diatur dengan tata niaga, produksi, dan lain-lain,” ungkapnya.

 

Data itu penting kata politisi yang akrab disapa Jazil, karena kita masih kalah dengan Thailand dalam produksi dan pengelolaan ikan dimana negara tetangga itu bisa mengolah ikan menjadi berbagai jenis produk ikan seperti kosmetik, minyak, tepung ikan dan sebagainya, bukan cuma dipotong-potong, dikemas lalu dijual.

 

"Itulah antara lain yang harus diperhatikan mengingat Indonesia ini negara maritim yang kaya akan ikan. Jadi, jangan sampai banyak produk UU, tapi tidak dilaksanakan. UU Pembudidayaan Ikan ini sangat penting karena terkait juga dengan pertambangan dan pariwisata," pungkasnya.

Baca "Parlementaria" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...