DPD Berita » Setahun Berjalan, DPD Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Belum Memuaskan
Setahun Berjalan, DPD Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Belum Memuaskan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 21 Oktober 2015 16:37:28

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan banyak rakyat yang kecewa terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama setahun berjalan, karena belum adanya stabilitas ekonomi.

Setahun Berjalan, DPD Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Belum Memuaskan

Pemerintah belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Malah perekonomian kita menurun. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri

 

Senayan - Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan banyak rakyat yang kecewa terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama setahun berjalan, karena belum adanya stabilitas ekonomi.

 

"Pemerintah belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Malah perekonomian kita menurun. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri,” ujarnya dalam Dialog Kenegaraan membahas Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah rakyat ekonomi lemah atau penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan. Fakta itu merupakan indikator bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan Pemerintah belum terbukti.

 

"Kemudian masalah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Seharusnya tidak boleh terjadi lonjakan harga beruntun dalam setahun," imbuh Senator asal Provinsi NTB itu.

 

Farouk Muhammad menambahkan, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan.

 

"Data BPS menegaskan bahwa pengangguran meningkat mencapai 7,4 juta jiwa per Maret 2015," katanya.

 

Kendati masih banyak hal yang belum memuaskan, Farouk mengapresiasi sejumlah kebijakan atau proyeksi kebijakan jangka panjang Pemerintah dengan Kabinet Kerja. 

 

"Beberapa kebijakan perlu kita apresiasi, misalnya proyek infrastruktur yang jalan lagi setelah lama berhenti, jalan tol terus bertambah rata-rata 100 Km, kapal-kapal pencuri ikan ditenggelamkan, dan selesainya ganti rugi korban Lumpur Lapindo," paparnya.

 

Dalam forum yang sama, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengingatkan agar publik jangan terlalu cepat mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi di awal pemerintahan ini diwarnai dengan konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen. 

 

"Kita boleh mengkritisi, tapi tentu bukan bertujuan ingin menjatuhkan Presiden RI di tengah jalan. Presiden bahkan sudah melakukan evaluasi melalui reshuffle kabinet," ucapnya.

 

Sementara itu, Ketua Badan Pusat Setara Institute Hendardi berpendapat, prestasi Jokowi hanya menerbitkan Perpres Nomor 75/2015 tentang Perencanaan Pertahanan (Renhan) 2015-2019 dengan materi muatan yang mirip program kerja lembaga kajian, bukan sebagai rencana kerja Pemerintah.

 

"Kualitas Renhan sangat buruk dibanding sebelumnya. Sisanya, Jokowi melalui para pembantunya hanya membuat gaduh dengan ide rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran," serunya.

 

Ditambahkan Hendardi, setahun pemerintahan ini juga terjadi pelanggaran HAM terjadi seperti pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pemusnahan gereja di Singkil, Aceh, dan kegagalan perlindungan bagi pengungsi Syiah dan Ahmadiyah yang masih berlangsung.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...