Dinamika Fraksi Berita » Meski Belum Ada Surat Resmi, Hanura Sudah Pecat Dewi Yasin Limpo
Meski Belum Ada Surat Resmi, Hanura Sudah Pecat Dewi Yasin Limpo
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 22 Oktober 2015 01:22:36

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berliana Kartakusuma menyatakan partainya secara substansi sudah melakukan pemecatan terhadap kader yang juga menjabat sebagai anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI lantaran tersangkut kasus korupsi.

Meski Belum Ada Surat Resmi, Hanura Sudah Pecat Dewi Yasin Limpo

Secara formal, Dewi memang belum dipecat, tapi secara substantial sudah dipecat. Sudah ada dalam pakta integritas, kalau melanggar hukum, siap untuk dikenakan sanksi pemecatan

 

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berliana Kartakusuma menyatakan partainya secara substansi sudah melakukan pemecatan terhadap kader yang juga menjabat sebagai anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI lantaran tersangkut kasus korupsi.

 

Anggota DPR dimaksud adalah Dewi Yasin Limpo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terkait proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro di Kabupaten Deiyai, Papua.

 

Meski pemecatan tersebut belum dilakukan secara formal, namun menurut Berliana, secara subtansial Dewi sudah dipecat dari partai karena telah melakukan pelanggaran hukum berat.

 

"Secara formal, Dewi memang belum dipecat, tapi secara substantial sudah dipecat. Sudah ada dalam pakta integritas, kalau melanggar hukum, siap untuk dikenakan sanksi pemecatan sesuai aturan," katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (22/10).

 

Berliana menambahkan, jabatan Ketua DPP yang dimiliki Dewi akan digantikan oleh kader Hanura yang lain. Namun, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang akan mengisi posisi yang nanti ditinggalkan Dewi.

 

Kemudian, Hanura juga akan segera memproses pergantian antar waktu (PAW) Dewie Yasin sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. 

 

"Sesuai Undang-undang harus dilakukan PAW. Partai akan segera ajukan pengganti dari daerah pemilihan yang sama dengan perolehan suara kedua terbesar," tandasnya.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...