Pro-Kontra Berita » Sudah Tepatkah Tambahan Hukum Kebiri buat Paedofil?
Sudah Tepatkah Tambahan Hukum Kebiri buat Paedofil?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 22 Oktober 2015 21:15:40

Fraksi Partai Nasdem dengan lantang mendukung tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa kebiri. Namun, wacana hukuman itu dinilai kurang tepat oleh Master Spikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.

Sudah Tepatkah Tambahan Hukum Kebiri buat Paedofil?
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Motif dari paedofilia bukanlah motif seksual melainkan motif dominansi. Motif ini adalah motif dimana predator ingin selalu menjadi dominan terhadap objek kekerasannya

 

Senayan - Fraksi Partai Nasdem dengan lantang mendukung tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa kebiri. Namun, wacana hukuman itu dinilai kurang tepat oleh Master Spikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.

 

Menurut sejumlah anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI antara lain Chairul Muna, Syarif Abdullah Alkadri, Akbar Faisal, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah bukti bahwa ada manusia yang berperilaku seperti binatang.

 

"Harus ada terobosan dalam melindungi anak-anak yang juga tunas bangsa dari ancaman predator. Makanya Fraksi Nasdem setuju kalau pelaku diberi hukuman tambahan dengan kebiri. Sebab hukuman pidana ternyata tidak membuat kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun," tegas Chairul dalam diskusi di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10). 

 

Oleh karena itu, ia mendukung langkah Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu ‎Perlindungan Anak yang bertujuan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual.

 

Akbar Faisal menambahkan, sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi NasDem dukung human berat pada paedofil didasari pada fakta bahwa wacana hukum kebiri ini telah menyebar luas di tengah publik. 

 

"Ini menyangkut anak-anak Indonesia sebagai tunas harapan bangsa. Kedua, hukuman kebiri adalah sesuatu yang unik, sehingga hal ini banyak dibicarakan oleh publik, dan ketiga, karena wacana ini dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itulah Fraksi NasDem segera bersikap," katanya.

 

Selain itu, Akbar memandang bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah sedemikian gawatnya sehingga perlu suatu penanganan yang luar biasa.

 

"Yang pasti, sikap yang diambil oleh NasDem dalam menyikapi masalah ini adalah karena ini berkaitan dengan anak-anak kita, anak-anak Indonesia,” tegasnya.

 

Fenomena kasus pedofilia di Indonesia dimulai dari daerah-daerah wisata. Dalam kasus Indonesia, tempat itu adalah Bali. Akbar sepertinya sedang menduga bahwa penyakit paedofilia ini awalnya dibawa oleh wisatawan mancanegara.

 

Sementara itu, Master Psikologi Forensik Reza Indragiri sepakat bahwa perlu ada hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para paedofil. Namun, ia tidak sepakat jika itu adalah hukum kebiri.

 

Dalam pandangannya, hukum kebiri punya banyak efek samping yang juga luar biasa berbahaya. Salah satunya adalah efek melipatgandakan sifat buas dari para predator.

 

"Motif dari paedofilia bukanlah motif seksual melainkan motif dominansi. Motif ini adalah motif dimana predator ingin selalu menjadi dominan terhadap objek kekerasannya," serunya.

 

Makanya, dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut memandang harus ada kematangan dari Pemerintah dan DPR dalam rumusan kebijakan yang akan dikeluarkan terkait urusan yang menjadi sorotan publik ini.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...