Dinamika Fraksi Berita » Tersangkut Kasus Korupsi, Hanura Resmi Pecat Dewi Yasin Limpo
Tersangkut Kasus Korupsi, Hanura Resmi Pecat Dewi Yasin Limpo
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 23 Oktober 2015 01:33:25

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) resmi memecat Dewi Yasin Limpo dari keanggotaan partai juga sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon.

Tersangkut Kasus Korupsi, Hanura Resmi Pecat Dewi Yasin Limpo
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Sangat disesalkan ada salah satu kader kami yang mencoren nama baik partai. Karena itu, Partai Hanura meminta maaf kepada masyarakat

 

Senayan - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) resmi memecat Dewi Yasin Limpo dari keanggotaan partai juga sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon.

 

"Sangat disesalkan ada salah satu kader kami yang mencoren nama baik partai. Karena itu, Partai Hanura meminta maaf kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan pers di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10).

 

Dari hasil penyelidikan internal, sambung Nurdin, disinyalir pelanggaran Dewi Yasin Limpo adalah perbuatan individual, bukan merupakan misi Fraksi maupun Partai Hanura.

 

"Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, DPP Partai Hanura memberhentikan Dewi Yasin Limpo dari keanggotaan partai dan jabatan kepengurusan DPP, diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR RI sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," tegasnya.

 

Lebih lanjut, partai besutan Wiranto menyatakan dukungan penuh pada KPK untuk melanjutkan penuntasan seluruh kasus korupsi, termasuk yang melibatkan Dewi Yasin Limpo.

 

"Partai tidak memberikan bantuan hukum kepada Dewi Yasin Limpo. Dia tentu sudah mempersiapkan tim hukum yang akan mendampinginya dalam kasus hukum ini," pungkas Nurdin.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...