Komisi VIII Berita » Komisi VIII F-PKS Memandang Perlunya Dibentuk Satgas Kerukunan Umat Beragama
Komisi VIII F-PKS Memandang Perlunya Dibentuk Satgas Kerukunan Umat Beragama
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 24 Oktober 2015 01:20:31

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlu adanya satuan tugas (satgas) yang menangani kerukunan umat beragama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah pusat dan daerah.

Komisi VIII F-PKS Memandang Perlunya Dibentuk Satgas Kerukunan Umat Beragama

Tentunya satgas ini harus kuat dari segi kelembagaan, sumber daya manusia maupun anggarannya. Jika isu kerukunan umat beragama hanya dikelola di pusat, ketika ada gesekan di daerah, tak bisa cepat diatasi karena harus menunggu dari pusat

 

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlu adanya satuan tugas (satgas) yang menangani kerukunan umat beragama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah pusat dan daerah. 

 

"Tentunya satgas ini harus kuat dari segi kelembagaan, sumber daya manusia maupun anggarannya. Jika isu kerukunan umat beragama hanya dikelola di pusat, ketika ada gesekan di daerah, tak bisa cepat diatasi karena harus menunggu dari pusat," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10). 

 

Dalam satu tahun terakhir, kerukunan umat beragama diusik dengan beberapa isu seperti rencana dihapuskannya kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) tanpa, gugatan doa awal masuk sekolah, isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Syiah, bahkan komunisme. Padahal, kerukunan umat beragama merupakan aset yang bisa mendorong semangat bangsa menghadapi himpitan ekonomi. 

 

"Agama di zaman kemerdekaan menjadi landasan semangat juang melawan penjajah. Bahkan, dengan fakta resolusi jihad, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri nasional. Artinya, agama turut serta membangun dan menjaga NKRI,” kata Anggota DPR dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...