Komisi V Berita » Komisi V F-PKS Pertanyakan Klausul Penundaan dan Penambahan Belanja RAPBN 2016
Komisi V F-PKS Pertanyakan Klausul Penundaan dan Penambahan Belanja RAPBN 2016
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 26 Oktober 2015 19:31:29

Fraksi PKS DPR RI menyayangkan munculnya klausul penundaan dan penambahan belanja prioritas dalam pembahasan RAPBN 2016 antara Banggar dan Pemerintah, serta tidak meratanya penambahan anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L).

Komisi V F-PKS Pertanyakan Klausul Penundaan dan Penambahan Belanja RAPBN 2016

Dari tujuh K/L yang menjadi mitra kerja Komisi V, hanya PUPera, Kemendes dan Basarnas yang mendapatkan tambahan anggaran. Sementara K/L lainnya tidak, bahkan ada yang dikurangi. Padahal, K/L mitra Komisi V umumnya mengalami baglock anggaran

 

Senayan - Fraksi PKS DPR RI menyayangkan munculnya klausul penundaan dan penambahan belanja prioritas dalam pembahasan RAPBN 2016 antara Banggar dan Pemerintah, serta tidak meratanya penambahan anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L).

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, Basarnas, BPLS, BMKG, dan BPWS membahas RAPBN 2016.

 

"Hal ini menimbulkan multi tafsir di komisi-komisi,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

 

Yudi juga mengkritik kebijakan Pemerintah yang memberikan tambahan anggaran hanya kepada sejumlah K/L. Padahal, hampir semua K/L mengalami baglock anggaran untuk mencapai target renstra mereka.

 

"Dari tujuh K/L yang menjadi mitra kerja Komisi V, hanya PUPera, Kemendes dan Basarnas yang mendapatkan tambahan anggaran. Sementara K/L lainnya tidak, bahkan ada yang dikurangi. Padahal, K/L mitra Komisi V umumnya mengalami baglock anggaran," timpalnya.

 

Seperti diketahui, hasil rapat pembahasan RAPBN 2016 antara Pemerintah dan Banggar DPR RI menetapkan adanya perubahan belanja prioritas dalam RAPBN 2016 berupa penundaan dan penambahan belanja prioritas. 

 

Di Kementerian PUPera misalnya, dari pagu RAPBN 2016 sebesar Rp 104,08 triliun, terdapat penundaan belanja sebesar Rp 2,6 triliun dan tambahan belanja prioritas sebesar Rp2,9 triliun. 

 

Di Kementerian Perhubungan, dari pagu Rp 50,16 triliun dalam RAPBN 2016, terdapat penundaan belanja prioritas sebesar Rp 1,694 triliun. Sedangkan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dari pagu Rp 7,2 triliun yang dianggarkan dalam RAPBN 2016, terdapat penundaan belanja prioritas sebesar Rp 214 miliar dan tambahan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.

 

Terkait dengan penundaan dan penambahan anggaran dalam RAPBN 2016 tersebut, Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat IV ini mengingatkan K/L mitra Komisi V untuk menyesuaikannya dengan renstra dimasing-masing K/L guna menghindari terjadi penyimpangan.

 

"Jangan sampai K/L menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk program yang tidak termasuk dalam renstra," tandasnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...