MPR Berita » Sosialisasi Empat Pilar Kurang Efektif Jika Cuma Dilakukan MPR
Sosialisasi Empat Pilar Kurang Efektif Jika Cuma Dilakukan MPR
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 27 Oktober 2015 00:13:43

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengharap keterlibatan seluruh elemen bangsa khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Sosialisasi Empat Pilar Kurang Efektif Jika Cuma Dilakukan MPR

Kalau hanya disosialisasikan MPR, rasanya tidak akan maksimal. Pemerintah harus bersama menanamkan jiwa Pancasila di Indonesia

 

Indramayu - Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang terangkum dalam Empat Pilar MPR RI penting disosialisasikan oleh seluruh elemen bangsa.

 

Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengharap keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi.

 

"Kalau hanya disosialisasikan MPR, rasanya tidak akan maksimal. Pemerintah harus bersama menanamkan jiwa Pancasila di Indonesia," ujarnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nyi Endang Dharma Ayu, Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/10).

 

Pimpinan MPR dari Fraksi Golkar ini mendukung penuh rencana Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan mata pelajaran yang isinya mengandung nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.

 

"Saya juga mendukung serta menyambut baik Pemerintah menerapkan Program Bela Negara. Sebenarnya bela negara itu mirip Empat Pilar, bukan wajib militer tapi menanamkan rasa cinta tanah air," katanya.

 

Disampaikan pula oleh Mahyudin bahwa MPR sekarang tengah mengkaji sistem ketatanegaraan dengan membentuk Lembaga Pengkajian dengan anggota berjumlah 60 orang berlatar sebagai pakar. 

 

"Lembaga itu akan mengkaji apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan kebutuhan apa belum," tandasnya.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...