MPR Berita » Mahyudin Sindir Anggota MPR yang Malas Lakukan Sosialisasi Empat Pilar
Mahyudin Sindir Anggota MPR yang Malas Lakukan Sosialisasi Empat Pilar
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 27 Oktober 2015 01:20:17

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengamanatkan setiap Anggota MPR RI untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang terangkum dalam Empat Pilar MPR RI.

Mahyudin Sindir Anggota MPR yang Malas Lakukan Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI punya 692 anggota. Dari semua itu, banyak yang rajin melaksanakan, tapi ada juga yang malas

 

Indramayu - Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengamanatkan setiap Anggota MPR RI untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang terangkum dalam Empat Pilar MPR RI.

 

Namun, belum semua anggota MPR RI yang punya kesadaran melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Hal itu diungkapkan secara terbuka oleh Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin.

 

"MPR RI punya 692 anggota. Dari semua itu, banyak yang rajin melaksanakan, tapi ada juga yang malas," ujarnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/10). Turut hadir dalam sosialisasi ini, Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara dan Azhar Romli.

 

Sekarang, lanjut Mahyudin, partai politik tidak bisa berbuat banyak dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. 

 

"Kalau dulu parpol bisa cetak kader didik, cetak pimpinan, baru boleh nyaleg masuk DPR. Kalau sekarang, dengan sistem suara terbanyak, ya mungkin yang paling penting cantik, ganteng, dan punya uang banyak yang bisa jadi anggota dewan," imbuhnya.

 

Maka dari itu, Mahyudin mengimbau masyarakat jangan banyak mengeluh kalau Rapat Paripurna DPR kerap kali sepi peserta. "Jangan salahkan DPR, karena itu semua masyarakat sendiri yang memilih," serunya.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...