BK Berita » MKD Belum Punya Agenda Periksa Arzetti soal Isu Pertemuan dengan Dandim Sidoarjo
MKD Belum Punya Agenda Periksa Arzetti soal Isu Pertemuan dengan Dandim Sidoarjo
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 27 Oktober 2015 02:03:43

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih menunggu perkembangan dugaan pertemuan antara anggota Fraksi PKB Arzetti Bilbina dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) Sidoarjo, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

MKD Belum Punya Agenda Periksa Arzetti soal Isu Pertemuan dengan Dandim Sidoarjo

Tentu kita memegang asas praduga tak bersalah. Kita hanya menunggu bagaimana perkembangan hasil pemeriksaan di Denpom. Kita juga berharap masalah itu tidak benar

 

Senayan - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI masih menunggu perkembangan dugaan pertemuan antara anggota Fraksi PKB Arzetti Bilbina dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) Sidoarjo, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang mengakui MKD baru sebatas mendengar kasus tersebut dari media massa.

 

"Belum ada laporan tentang itu. Kita hanya mengikuti berita di media massa tentang adanya isu pertemuan itu," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

 

MKD, sambung politisi PDI Perjuangan itu, siap menindaklajuti kasus tersebut bila memang Arzetti terbukti melanggar kode etik. Namun, sampai saat ini MKD masih memantau perkembangan dari pemeriksaan Rizeki di Denpom TNI.

 

"Tentu kita memegang asas praduga tak bersalah. Kita hanya menunggu bagaimana perkembangan hasil pemeriksaan di Denpom. Kita juga berharap masalah itu tidak benar," kata Junimart.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah membenarkan Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya ditangkap bersama politikus PKB Arzetti Bilbina di Hotel Arjuna kamar Nomor 18, Lawang, Malang pada Ahad (25/10). Keduanya dibawa dan dimintai keterangan di Denpom Divif 2 Kostrad, Malang.

 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menyatakan, pihaknya saat ini sedang berusaha menggali agar pertemuan kedua orang itu bisa terungkap. Dia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan peristiwa itu. Tapi, ia menegaskan siap menjatuhkan sanksi kepada Prajurit TNI kalau terbukti melanggar aturan.

 

"Yang jelas sedang kami selidiki. Ya sesuai hukum lah, kita kan ada aturannya semua," kata mantan Panglima Kostrad itu di Mabes TNI Cilangkap, Senin (26/10).

 

Mulyono mengaku hingga kini tidak tahu apa yang dibahas anak buahnya dengan Arzetti di Malang. Karena itu, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum pengusutan kasus itu tuntas. 

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...