MPR Berita » Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Arzetti Tak Layak Sosialisasikan Empat Pilar
Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Arzetti Tak Layak Sosialisasikan Empat Pilar
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 27 Oktober 2015 22:11:10

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyerahkan sepenuhya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk mencari fakta ada atau tidaknya pelanggaran, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Jika Terbukti Langgar Kode Etik, Arzetti Tak Layak Sosialisasikan Empat Pilar

Kalau ternyata Arzetti nanti terbukti melanggar, tentu dia tidak layak melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Bagaimana masyarakat mau percaya jika yang menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bermasalah?

 

Indramayu - Anggota Majelis Permusyawaratan (MPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzetti Bilbina tengah mendapat sorotan tajam terkait isu pertemuan dengan Komandan Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo, Jawa Timur, Letnan Kolonel Kavaleri Rizki Indra Wijaya, di sebuah hotel kawasan Malang.

 

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyerahkan sepenuhya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk mencari fakta ada atau tidaknya pelanggaran, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

 

"Kita serahkan kepada MKD untuk melakukan pendalaman. Tentunya kita harus berpegang pada azas praduga tak bersalah. Jangan langsung menghakimi," ujarnya kepada wartawan usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Selasa (27/10), di Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat.

 

Namun, jika memang nantinya Arzetti terbukti melanggar kode etik berat, Mahyudin menyatakan mantan peraga busana itu tidak usah lagi melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diatur dalam UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

 

"Kalau ternyata Arzetti nanti terbukti melanggar, tentu dia tidak layak melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Bagaimana masyarakat mau percaya jika yang menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bermasalah?" tegasnya.

 

Arzetti yang berasal dari dapil Jatim I resmi dilantik sebagai Anggota MPR RI pada 10 Februari 2015. Ia masuk parlemen menggantikan Imam Nahrawi yang ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Kerja.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...