DPD Berita » Sutan Adil Minta Pembentukan Pansus Kabut Asap Tak Perlu Diperdebatkan
Sutan Adil Minta Pembentukan Pansus Kabut Asap Tak Perlu Diperdebatkan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 28 Oktober 2015 03:31:10

Anggota DPR RI Sutan Adil Hendra meminta semua pihak tak perlu lagi memperdebatkan pembentukan Pansus Asap yang merupakan solusi untuk mengawal proses pemadaman api dan penanganan korban di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan secara lebih baik. 

Sutan Adil Minta Pembentukan Pansus Kabut Asap Tak Perlu Diperdebatkan
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Lucu kalau Pemerintah menolak Pansus. Padahal justru Pemerintah yang telah membuang waktu dalam penanganan kabut asap yang telah berjalan lima bulan lebih ini

 

Senayan - Anggota DPR RI Sutan Adil Hendra meminta semua pihak tak perlu lagi memperdebatkan pembentukan Pansus Asap yang merupakan solusi untuk mengawal proses pemadaman api dan penanganan korban di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan secara lebih baik. 

 

Urgensi pembentukan pansus itu sebenarnya untuk membantu Pemerintah melakukan upaya-upaya pemadaman titik api dan menghukum perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, termasuk meminta pertanggungjawaban mafia pembakar hutan dan lahan yang membuat sengsara jutaan rakyat.

 

"Mari kita sudahi perdebatan. Kita upayakan Pansus ini segera terbentuk karena Pansus bisa membuat DPR memanggil perusahaan untuk meminta penjelasan dan merekomendasikan ke Pemerintah langkah apa yang harus diambil atas tindakan perusahaan yang membuat jutaan rakyat sengsara selama lima bulan ini," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan bertajuk 'Menanti Akhir Drama Kabut Asap' di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/10).

 

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, penolakan Pemerintah terhadap pembentukan Pansus asap oleh DPR karena dipandang secara politis. Padahal berbulan-bulan kabut melanda dan membuat sengsara 50 juta lebih rakyat Indonesia. Bahkan, Pemerintah menuding pansus hanya membuang-buang waktu, padahal Pemerintah yang lambat dalam penanganan kabut asap ini.

 

"Lucu kalau Pemerintah menolak Pansus. Padahal justru Pemerintah yang telah membuang waktu dalam penanganan kabut asap yang telah berjalan lima bulan lebih ini," imbuhnya.

 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Jambi itu menambahkan, dengan adanya pansus ini, DPR  ingin mendorong Pemerintah melakukan koordinasi yang menyeluruh di lintas departemen secara vertikal sesama kementerian, dan horizontal dengan Pemerintah di daerah.

 

Mendesaknya pembentukan pansus penananganan kabut, lanjut Sutan Adil, karena kabut asap yang telah terjadi lima bulan belakangan ini semakin meluas. 

 

“Dulu hanya wilayah Sumatera, seperti Jambi, Riau dan Sumsel. Tapi kini sudah menjalar ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan sudah mulai menyelimuti Jakarta, “ kata anggota komisi X DPR itu.

 

Lebih lanjut, keinginan DPR untuk membentuk Pansus Kabut Asap ini dikarenakan Pemerintah lamban dalam melakukan koordinasi pemadaman api dan mengantisipasi dampaknya di berbagai bidang. Contohnya, Kementerian Kehutanan sampai saat ini tidak melakukan upaya yang sistematis menangani pemadaman api. Sebab, aparatur Kemenhut tidak punya sumber daya yang cukup, personil Manggala Agni terbatas, peralatan terbatas, anggaran terbatas, sehingga harus ada koordinasi dari semua kekuatan.

 

"Itu baru sebatas upaya pemadaman api, belum lagi langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi dampak asap, bagaimana pendidikan kita terganggu, penerbangan berhenti, kesehatan masyarakat juga makin memburuk, ini harus segera kita lakukan,“ serunya.

 

Dalam forum yang sama, Senator dari Provinsi Kepri Djasarmen Purba melihat musibah yang terjadi selama lima bulan ini karena Pemda kurang maksimal terlibat dalam penanganan kabut asap. Sesuai Permendagri Nomor 21/Tahun 2011, Pemda hanya bisa mengeluarkan anggaran kebakaran lahan dan hutan saat status tanggap darurat.

 

"Sudah saatnya Permendagri itu dicabut. Saat ini posisi bukan lagi tanggap darurat tetapi sudah transisi pemulihan, “ katanya.

 

Djasarmen meminta Presiden Joko Widodo membuat Inpres ke menteri terkait dan membuat kesepakatan agar Permendagri itu dicabut, sehingga memudahkan Pemda mengambil anggaran dengan segera. 

 

“Kalau mengambil sekarang bahaya, harus ada Inpres. Tetapi kepala daerah juga harus tetap bertanggungjawab, tidak begitu saja melaporkan kesulitan ke Pemerintah,“ ucapnya.

 

Sementara itu, Ketua Departeman Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati menilai Pemerintah sudah sangat terlambat dalam penanganan kabut asap. Sejak terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan 18 tahun lalu, masyarakat telah dibiarkan menderita. Padahal, setiap tahun masyarakat di daerah yang terkena asap, telah menjerit karena menderita ISPA dan sebagainya. 

 

"Ironisnya, kalau negara lain teriak, baru negara bertindak. DPR pun memaksa Pemerintah untuk bertindak,“ sebutnya.

 

Ditambahkan Nur Hidayati, sampai saat ini belum ada upaya mengakar untuk membenahi masalah asap. Malah masyarakat dibiarkan begitu saja menderita dan ratusan ribu masyarakat menderita ISPA. 

 

“Semua pelaku kejahatan berpikir, masalah asap akan diselesaikan dengan hujan,“ sindirnya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...