Komisi II Berita » Opsi Penundaan Pilkada di Daerah Terkena Bencana Kabut Asap Perlu Dikaji
Opsi Penundaan Pilkada di Daerah Terkena Bencana Kabut Asap Perlu Dikaji
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 28 Oktober 2015 03:45:00

Anggota Komisi II DPR RI Sa'duddin meminta penyelenggara Pemilu untuk mengkaji kembali persiapan Pilkada di beberapa daerah yang terkena bencana asap. Pasalnya, potensi gangguan asap mulai terlihat di beberapa tahapan kampanye Pilkada serentak yang terjadi saat ini.

Opsi Penundaan Pilkada di Daerah Terkena Bencana Kabut Asap Perlu Dikaji
Jurnal Parlemen

Kami mendorong penyelenggara Pemilu mengkaji kesiapan Pilkada dalam kaitannya dengan potensi gangguan asap terhadap Pilkada serentak

 

Senayan - Anggota Komisi II DPR RI Sa'duddin meminta penyelenggara Pemilu untuk mengkaji kembali persiapan Pilkada di beberapa daerah yang terkena bencana asap. Pasalnya, potensi gangguan asap mulai terlihat di beberapa tahapan kampanye Pilkada serentak yang terjadi saat ini.

 

"Kami mendorong penyelenggara Pemilu mengkaji kesiapan Pilkada dalam kaitannya dengan potensi gangguan asap terhadap Pilkada serentak," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

 

Anggota Panitia Kerja (panja) Pilkada ini mencontohkan pemasangan alat peraga yang dipasang di tempat umum menjadi sulit terlihat oleh calon pemilih karena terhalang asap. Ditambah, beberapa daerah pun kesulitan untuk menjalani proses bimbingan teknis (bimtek) karena gangguan asap.

 

"Tahapan lain yang dapat terganggu bencana asap adalah distribusi logistik Pilkada ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tanpa adanya logistik Pilkada, maka tahapan Pilkada bisa jadi mengalami penundaan," jelas legislator dari Fraksi PKS ini.

 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta ini menilai aturan penundaan Pilkada terdapat dalam Undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada. UU ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada di suatu daerah dapat ditunda apabila terjadi bencana dan kerusuhan.

 

"Artinya, jika asap tidak segera tertangani dengan tuntas, maka berpotensi membuat Pilkada di beberapa daerah tertunda," tegasnya.

 

Sebagaimana diketahui, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini berlangsung cukup lama dan meluas hingga di beberapa daerah, khususnya yang akan melaksanakan pilkada serentak tahap pertama Bulan Desember 2015. 

 

Jumlah daerah yang terdampak asap saat ini mencapai 48 Kabupaten/ Kota di 5 Provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (14 daerah), Sumatera Selatan (7 daerah), Riau (9 daerah), Kalimantan Barat (7 daerah), dan Jambi (11 daerah).

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...