Dinamika Fraksi Berita » Martri Agung Masuk Gantikan Hamid Noor Yasin sebagai Anggota Fraksi PKS
Martri Agung Masuk Gantikan Hamid Noor Yasin sebagai Anggota Fraksi PKS
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Minggu, 1 November 2015 09:36:53

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Martri Agoeng didapuk sebagai anggota Fraksi PKS DPR RI di sisa periode 2014-2019, menggantikan Hamid Noor Yasin yang mengundurkan diri karena ikut dalam bursa Calon Bupati Wonogiri.

Martri Agung Masuk Gantikan Hamid Noor Yasin sebagai Anggota Fraksi PKS

 

Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Martri Agoeng didapuk sebagai anggota Fraksi PKS DPR RI di sisa periode 2014-2019, menggantikan Hamid Noor Yasin yang mengundurkan diri karena ikut dalam bursa Calon Bupati Wonogiri.

 

Martri menegaskan dirinya berkomitmen untuk menjalankan kerja-kerja kedewanan secara umum, yaitu Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20 (A) ayat 1.

 

"Saya bersama pimpinan dan anggota Komisi VII akan melaksanakan tugas kedewanan tersebut sesuai mitra kerja, misalnya, Kementerian ESDM, BPH Migas, BATAN, dan sebagainya," katanya di Jakarta, Sabtu (31/10).

 

Pria kelahiran Ngawi 52 tahun silam ini adalah jebolan Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sebelumnya, Martri sudah pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.

 

Selama 5 tahun di Senayan, Martri pernah ditugaskan di Komisi VII yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Namun, pada September 2012, bapak dari tujuh orang anak ini dirotasi untuk bekerja di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, dan kependudukan.

 

Keterlibatannya dalam dunia sosial-kemasyarakatan pun cukup banyak. Martri pernah menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Buruh Tani dan Nelayan. Bahkan, Martri juga menjadi Dewan Pendiri Serikat Pekerja Keadilan.

 

Martri berharap Fraksi PKS DPR RI ke depan dapat terus memperjuangkan RUU yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. "Khususnya, merevisi UU yang sebelumnya lebih memberikan keuntungan kepada pihak asing," tegasnya.

 

Ketua DPR Setya Novanto pada Jumat (30/10) telah memimpin pengambilan sumpah janji Martri Agoeng dalam pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam forum Rapat Paripurna IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...