Parlementaria Berita » Di APBN 2016, DPR Dapat Alokasi Rp 740 Miliar untuk Bangun Ruang Kerja Baru
Di APBN 2016, DPR Dapat Alokasi Rp 740 Miliar untuk Bangun Ruang Kerja Baru
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Minggu, 1 November 2015 21:04:41

DPR RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 740 Miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diprioritaskan membangun gedung untuk ruang kerja anggota DPR. Pembangunan ruang kerja dinilai sebagai kebutuhan yang paling mendesak dari total tujuh proyek lain yang akan dikerjakan.

Di APBN 2016, DPR Dapat Alokasi Rp 740 Miliar untuk Bangun Ruang Kerja Baru

 

Lombok - DPR RI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 740 Miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diprioritaskan membangun gedung untuk ruang kerja anggota DPR. Pembangunan ruang kerja dinilai sebagai kebutuhan yang paling mendesak dari total tujuh proyek lain yang akan dikerjakan.

 

"Bagi saya yang mendesak adalah soal ruangan. Bayangkan ruangan itu diisi oleh delapan orang anggota DPR dan staf, tapi ukurannya hanya 18 meter persegi," kata Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (1/11).

 

Padahal, lanjut Win, undang-undang mengatur bahwa luas standar ruangan untuk anggota DPR adalah 117 meter persegi. Setiap penambahan satu orang staf, maka luas ruangan itu harus bertambah 2 meter persegi. 

 

"Belum lagi di ruang kerja itu kan banyak sekali dokumen, tiap hari bertambah," imbuhnya.

 

Selain itu, ruang kerja anggota yang saat ini berada di Gedung Nusantara I sudah rusak akibat gempa. Kapasitas gedung itu awalnya hanya dibangun untuk 800 orang, namun kini setiap hari hampir 4000 orang yang beraktivitas di sana.

 

Selain faktor kenyamanan, Win juga mengkhawatirkan faktor keamanan anggota Dewan. 

 

"Memang bukan miring, tapi ada yang retak-retak, lalu disuntik sama PU. Tapi kalau cuma disuntik begitu saya takut. Saya kan tanggung jawab sekali sama keselamatan dan kemanan anggota dewan yang bertugas disana," katanya. 

 

Win belum bisa memastikan kapan dan di mana pembangunan gedung akan dilakukan karena masih menunggu hasil pemenang arsitektur. Selain gedung baru yang dibangun untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

 

Proyek ini dianggarkan secara tahun jamak. Pada tahun 2016, anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp 740 Miliar.

Baca "Parlementaria" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...