MPR Berita » Prihatin Memudarnya Pengamalan Pancasila, Ketua MPR Sindir NU dan Parpol
Prihatin Memudarnya Pengamalan Pancasila, Ketua MPR Sindir NU dan Parpol
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 2 November 2015 02:05:02

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan keadaan sekarang dimana masyarakat di Indonesia sudah kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Prihatin Memudarnya Pengamalan Pancasila, Ketua MPR Sindir NU dan Parpol
Jurnal Parlemen

 

Musyawarah mufakat sekarang tarung. Mau jadi Ketua NU saja tarung lempar-lemparan kursi, kyai yang dulu kita cium tangan tarung. Mau jadi ketua parpol tarung sampai partainya pecah

 

Senayan - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan keadaan sekarang dimana masyarakat di Indonesia sudah kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

 

Hal itu terungkap dalam diskusi ringan saat menerima kunjungan dari DPP Ormas Pro Jokowi (Projo) di ruang kerjanya, Lantai 9 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).

 

Salah satu contohnya yakni Sila Keempat yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang kini sudah tidak diamalkan lagi.

 

"Musyawarah mufakat sekarang tarung. Mau jadi Ketua NU saja tarung lempar-lemparan kursi, kyai yang dulu kita cium tangan tarung. Mau jadi ketua parpol tarung sampai partainya pecah, gubernur, bupati, Presiden. Ini bukan Pancasila Indonesia," ujarnya.

 

Zulkifli melanjutkan, alasan MPR dibentuk dulu oleh Presiden pertama RI Soekarno karena tidak ingin ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dan tercerai berai.

 

"Makanya dulu ada MPR karena Bung Karno dulu bilang indonesia jangan sampai jadi negara yang tertinggal," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, menjadi tugas MPR untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke seluruh elemen bangsa, supaya keragaman Indonesia ini tetap terjaga. Empat Pilar itu adalah Pancasila, Undang-undang Dasar NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

"Makanya saya di sini ada Sosialsasi Empat Pilar. Seperti begini sosialisasi tapi kritis. Nanti kalau sosialisasi ke desa-desa ya beda dengan menekankan kerukunan. Tapi kalau sosialisasi ke bapak-bapak (DPP Projo) ya berbeda dengan yakni dengan cara kritis," tandasnya.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...