Pro-Kontra Berita » Silang Pendapat Komisi III soal Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian
Silang Pendapat Komisi III soal Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 2 November 2015 08:37:30

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian khususnya di media sosial. Hal itu langsung mendapat tanggapan beragam dari Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Kepolisian.

Silang Pendapat Komisi III soal Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Yang harus dikawal oleh masyarakat adalah konsistensi penerapan langkah-langkah preventif-persuasif tersebut dalam kasus nyata

 

Senayan - Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian khususnya di media sosial. Hal itu langsung mendapat tanggapan beragam dari Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Kepolisian.

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyambut baik Surat‎ Edaran Kapolri terkait penyebaran kebencian di media sosial. Menurutnya, Polri memilih ruang penegakan hukum preventif-persuasif dalam menyikapi peristiwa atau kejadian yang mengandung dugaan adanya ujaran kebencian.

 

"Kalau itu dianggap telah terjadi, maka Polri terlebih dahulu harus bersikap persuasif dengan menyadarkan terduga pelaku atau mendamaikan antara terduga pelaku dengan korbannya," kata Arsul saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/11).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, sebenarnya langkah ini merupakan bentuk penerapan pengendalian keadilan dan ke depan diharapkan bisa dijadikan model penegakan hukum.‎ Dengan adanya SE Kapolri tersebut, tinggal publik yang menjadi kontrol apakah akan berjalan baik atau justru sebaliknya.

 

"Yang harus dikawal oleh masyarakat adalah konsistensi penerapan langkah-langkah preventif-persuasif tersebut dalam kasus nyata," tegasnya.

 

Selain itu, Arsul menilai berbagai hal yang ditayangkan di media sosial terkait dugaan rekayasa dalam pertemuan antara Presiden Jokowi di rumah penampungan atau rumah singgah bagi korban terdampak asap di Sumatera Selatan, dapat menjadi contoh kasus oleh Polri dalam menerapkan pendekatan baru penegakan hukum yang diatur dalam SE Kapolri tersebut.

 

"Artinya, pernyataan yang muncul ke publik sepatutnya bukan mengusut kiriman tersebut langsung dalam hal penyidikan pro-yustitia, tapi mengusut untuk memberikan penyadaran kepada pelakunya bahwa kirimannya tersebut tidak betul, dan meminta agar tidak  mengulang lagi kiriman yang menyesatkan atau menimbulkan ujaran kebencian," paparnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan dikeluarkannya SE Kapolri tersebut. Desmond memandang akan banyak orang semakin berani dalam mengungkapkan kebenciaannya di media sosial karena merasa penolakan terhadap pemerintahan Jokowi dibatasi.

 

"SE ini kebablasan. Ini akan mempercepat runtuhnya Jokowi. Saya curiga Kapolri mendorong proses penjatuhan Jokowi, karena ini akan membuat orang-orang malah berani. Bagi aktivis, ini bukan merupakan ancaman, mereka akan semakin senang," katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/11).

 

Polisiti Partai Gerindra ini‎ mengaku tak habis pikir kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang seolah-olah ingin membatasi hak orang berekspresi. Dengan dikeluarkannya SE tersebut, Desmond justru mengimbau agar Polri kembali disatukan seperti zaman Orde Baru dengan TNI.

 

Nantinya, sambung dia, TNI memiliki kuasa penuh untuk mengontrol tindak tanduk masyarakat dalam kebebasan berekspresi.

 

"Kebencian untuk menghidupkan pasal karet ini mengancam kebebasan atau apa? Melanggar infomasi publik adan HAM. Pasal 28 UUD 45 tentang kebebasan berekspresi hilang. Kenapa tidak sekalian saja TNI-Polri kita satukan saja lagi, dan Polri di bawah TNI. Sekalian kita arahkan TNI yang mengontrol kebebasan ekspresi, dan mengontrol gerak Presiden," serunya.

 

Selain itu, Desmond juga curiga tujuan utama dikeluarkannya SE Kapolri tersebut untuk meredam ‎kritik terhadap Pemerintah. Jika demikian, maka menurutnya hal tersebut sama saja kemunduran demokrasi.

 

"Nantinya bakal semakin bayak orang yang masuk penjara karena SE ini. Jika itu terjadi, SE ini terbukti tidak ada capaian," tandas Desmond.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...